Pengamat: Target Politik PPP Dapat Terpengaruh
MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan kubu Djan Faridz menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Hotel Myko Makassar, Sabtu malam (7/8/2017).
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPP PPP Ibnu Hajar dan Wakil Sekretaris Umum Yunus Rasyak, serta pimpinan wilayah dan kabupaten/kota PPP Sulsel disepakati beberapa poin penting, khususnya yang berkaitan dengan sengketa partai PPP.
“Kami meminta KPU menolak rekomendasi pilkada dari PPP sebelum adanya ketetapan hukum dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Atau rekomendasi bisa diakui apabila ditanda tangani kedua belah pihak,” kata Ketua Bappilu PPP Sulsel kubu Djan Faridz, Irwan Intje.
Dalam Rapimwil tersebut, seluruh DPC yang akan pilkada dihimbau untuk segera membangun komunikasi kepada setiap kandidat agar dapat diberikan dukungan.
Selain PPP Djan Faridz meminta kepada gubernur, walikota dan bupati serta Ketua DPRD Provinsi dan kabupaten kota agar tidak mencairkan dana parpol dan tidak melakukan proses PAW di parlemen.
“Kami di wilayah juga mendesak DPP agar segera mencabut dukungan yang diberikan ke Presiden Jokowi apabila sampai bulan September Menteri Hukum dan HAM belum menjalankan putusan 504,” ungkap Irwan.
Menurut mantan legislator DPRD Sulsel ini, DPP PPP sebaiknya sesegera mungkin melakukan komunikasi bersama Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM serta KPU.
Mendagri harus menyampikan kepada seluruh pemerintah daerah baik Gubernur maupun Walikota dan bupati terkait masalah dan keinginan PPP.
“Begitu pula Menkumham agar segera menjalankan putusan MA 504,” jelas Irwan.
Secara terpisah, Analis Politik dan Kebangsaan, Arqam Azikin menilai jika sebaiknya kedua kubu DPP PPP kubu Djan Faridz dan kubu romahurmuziy agar berembuk bersama dalam menyambut even politik yang tak lama lagi akan digelar. Pasalnya, konflik yang berkepanjangan dapat mempengaruhi target politik PPP di semua tingkatan.
“Mas Romi dan Pak Djan Faris segera bertemu n disaksikan sesepuh PPP KH Ma’mu Z juga sesepuh PPP lainnya, agar tarikan-tarikan kubu elit PPP di Level Pusat segera mencair kompak kembali menyambut even politik penting, Pilkada serentak Juni 2018, Pileg n Pilpres 2019. Ketiga nya membutuhkan perhatian utama para elit PPP dari DPP hingga DPC , agar posisi suara di semua tingkatan dapat mencapai target politik yang akan dicapai,”jelas pendiri Sekolah Kebangsaan tersebut via Whatsapp, Minggu (6/8/2017).
Dosen universita Muhammadiyah Makassar tersebut mengatakan, jika konflik kepentingan-kepentingan eliti ini berlanjut terus maka inilah jalan menurunkan suara PPP di basis-basis suara Pilkada, Pileg dan Pemilihan Presiden.
Penulis: A.Latif
