MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua DPRD Sulsel, Mohammad Roem berharap kinerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dibentuk oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bisa singkron dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga telah memiliki tenaga ahli.
“Kalau tidak singkron pasti mata rantai birokrasi menjadi semakin panjang,”kata Roem saat ditemui di DPRD Sulsel, Kamis 20 September 2018.
BACA:Â Ingin Bangun Pabrik Biomas, Pengusaha Jepang Temui Nurdin Abdullah
Dengan hal itu Roem meminta agar TP2D tidak masuk dalam hal tehnis, karena itu merupakan kewenangan OPD.
“Yang sering terjadi, banyak keinginan keinginan-keinginan mengendalikan dari luar, yang konyolnya justru penyelenggaranya yang harus bertanggung jawab” ungkapnya.
BACA:Â PBHI Ragukan Tim TP2D Prof-Andalan
Senada Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaruddin Alrif menuturkan bahwa tim tersebut bisa berfungsi apabila betul-betul memberi masukan kepada Gubernur dan organisasi perangkat daerah untuk melakukan percepatan daerah sehingga di anggap hal yang baik.
“Kami memberi ruang dari DPRD Sulsel agar kiranya ini bisa bekerjasama dengan pihak OPD. Kami juga mewanti-wanti jangan sampai malah justru menjadi penghalang karena bisa saja tidak sinkron saran dan masukannya terkait dengan program apa yang telah disusun oleh OPD bersama DPRD lewat rencana pembangunan,”tuturnya.
Maka dari itu, Syahar yang merupakam politisi partai NasDem meminta agar TP2D untuk tidak mencampuri OPD kewenangan yang bersifat teknis. Sehingga bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada OPD.
“Kalau dia sebatas memberi masukan dengan mengurangi beban OPD merupakan hal baik, tapi kalau justru menambah beban bagi OPD disanakan sudah ada kepala dinas,”ujarnya.