SULSELEKSPRES.COM – Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Prof Henry Subiakto menyindir sejumlah pihak yang akan kembali turun melakukan demonstrasi menolak UU Omnibus Law Ciptaker.
Menurut dia, demo jika dilakukan para buruh masih bisa dimaklumi karena mereka memiliki kekuatan massa. Namun aneh jika demo dilakukan kaum intelektual.
Turunnya kaum intelektual melakukan demo disebut karena mereka lemah memberikan argumentasi jika adu dalil di Mahkamah Konsitusi (MK).
“Buruh demo itu logis, krn kekuatan utama mrk mmg disitu bkn di argumentasi. Tp kalo ngaku intelektual ikut demo seperti buruh, berarti mrk lemah dlm argumentasi, dan enggan adu dalil dan konsep di MK. Lbh senang atau menikmati budaya grudak gruduk,” kata Henry melalui akun media sosialnya, (12/10/2020).
Dalam cuitan lain, Henry yang beberapa waktu lalu berdebat dengan Rocky Gerung menyebut, demokrasi seharusnya menjadi adu argumentasi bukan adu massa antara kelompok yang berbeda.
“Demokrasi itu mrpkn sistem yg dianggap plg rasional krn perbedaan kepentingan diselesaikan dg komunikasi, adu representasi, dan argumentasi. Bukan adu massa, adu tenaga dan kenekadan. Makanya demokrasi sll dilandasi konstitusi dan regulasi, bkn anarki,” katanya.
Buruh demo itu logis, krn kekuatan utama mrk mmg disitu bkn di argumentasi. Tp kalo ngaku intelektual ikut demo seperti buruh, berarti mrk lemah dlm argumentasi, dan enggan adu dalil dan konsep di MK. Lbh senang atau menikmati budaya grudak gruduk.
— Henry Subiakto (@henrysubiakto) October 12, 2020
Seperti diketahui, sejumlah ormas mengagendakan aksi susulan menolak UU Omnibus Law Ciptaker. Rencananya aksi ini akan digelar dibeberapa daerah pada 13 Oktober mendatang.
Tiga ormas yang memastikan bergabung yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja sebelumnya sudah dilakukan oleh kelompok buruh, mahasiswa, dan pelajar.
