Paripurna RAPBD 2018: Walikota Danny Jawab Pemandangan Fraksi DPRD Makassar

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Sekretariat DPRD Makassar gelar rapat Paripurna tentang Jawaban Walikota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018, Rabu (15/11/2017).

Mengenai pertanyaan anggota dewan Abdul Wahid S.sos juru bicara fraksi PPP, yang bersesuaian dengan anggota dewan Andi Pahlevi (Fraksi Gerindra), H.Hasanuddin Leo (Fraksi PAN), H.Saharuddin Said,SE (Fraksi Golkar), William (Fraksi PDIP) Terkait dengan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan sebesar Rp.1,15 Milyar lebih jika dilihat dari pos penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar Rp.129,03 Milyar lebih atau sekitar 46,41%.

Walikota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjelaskan bahwa penurunan Pendapatan Daerah yang berasal dari komponen EN pendapatan lain-lain PAD yang sah dikarenakan perubahan regulasi terkait pencatatan Penerimaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama(SMP).

“Sebelumnya dicatat pada komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dipindahkan pencatatannya ke komponen hibah di lain-lain pendapatan yang sah.Perubahan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018,” ujar Danny.

Penambahan Alokasi anggaran pada belanja modal khususnya anggaran utilitas dan infrastruktur oleh karena banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan Infrastruktur.

Terkait dengan hal tersebut, Danny mengatakan jika apa yang menjadi pandangan dan saran anggota dewan yang Terhormat juga sejalan dengan pandangan pihak eksekutif.

“Hal ini sebagaimana termuat dalam dokumen Rancangan APBD Pokok Tahun 2018. Alokasi belanja modal khususnya belanja utilitas dan infrastruktur pada dinas pekerjaan umum telah menjadi skala prioritas pihak eksekutif.Alokasi belanja tersebut tetap memperhatikan usulan Musrembang serta Reses dengan memperhatikan pemerataan pembangunan di Kota Makassar,” jelasnya.

BACA JUGA :  DPRD Makassar Minta Trasparansi Data Tenaga Honorer Tiap OPD