JAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Indonesia terus menggenjot sarana dan prasarana di wilayah perbatasan.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menggelar rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta, Rabu (17/1/ 2018).
Menurut Tjahjo, rapat koordinasi yang digelar, merupakan forum bagi para kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota di wilayah perbatasan, memberi masukan. Sekaligus menguatkan koordinasi.
“Contohnya gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) minta supaya antara Sebatik-Nunukan itu ada pelabuhan udara. Tapi aturannya jarak kurang dari satu jam itu tidak bisa ada dua bandara yang berdekatan. Saya terakhir meresmikan di Pulau terluar Morotai, mulai Malaka, Belu, Atambua, Merauke sampai di Jayapura, masuk di Seumlaki, Selarung sudah ada bandaranya,” tutur Tjahjo, dilansir dari situs resmi Kemendagri, Jumat (19/1/2018).
Jadi kata Tjahjo, pembangunan di perbatasan saling terintegrasi. Saling menguatkan. Kementerian Pertahanan misalnya, fokus di bidang pertahanan. Ia contohkan, Sebatik salah satu pulau di perbatasan, oleh Kementerian Pertahanan dijadikan bagian dari pangkalan pertahanan. Di sana, dilengkapi dengan bandara. Sehingga sarana dan prasarana saling terhubung
“Ini mulai menyambung sarana dan prasarana baik udara dan lautnya. Tinggal Kemenhub, mohon nanti ferry di Pulau Alor itu juga perlu ditambah, termasuk pos angkatan laut di pulau-pulau kecil, di Alor, Malau, kami melihat pos-pos kecil itu juga harus dicermati dengan baik,” katanya
Kepala daerah juga kata Tjahjo, harus punya perhatian serius pada kondisi dan dinamika di perbatasan. Sebab, kepala daerah yang tahu wilayahnya.
“Diinventarisir, bagaiman sekolahnya, puskesmasnya, minimal di perbatasan ada pasar tradisional, ” ujarnya.
Karena itu, kepala daerah harus terus berkoordinasi, misalnya dengan Kementerian Perdagangan. Termasuk juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan koperasi dan usaha kecil menengah.
“Masalah prinsip perbatasan kuncinya dipertahanan. Kemudian area laut yang bisa dibangunkan semacam pasar ikan. Misal di Sanggau, entikong, problem utama adalah listrik. Listrik itu lebih murah kalau beli dari Malaysia, daripada dari negara kita,” ujarnya.
Tentu kata dia, ini yang perlu dicermati. Tjahjo pun meminta para pejabat eselon I di BNPP terus berkoordinasi dengan pejabat eselon I di kementerian dan lembaga. Karena pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga tidak hanya mengurusi perbatasan saja. Tapi mengurusi semua aspek. Setidaknya kalau koordinasi terjalin kuat, akan mempercepat proses pembangunan.
“Nah, forum koordinasi ini untuk lebih memfokuskan, tahun anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua. mana desa yang belum punya kantor desanya, kami dari Kemendagri coba menganggarkan dengan Komisi II. Kecamatan mana yang tidak memadai, dari pos anggaran pusat merehabilitasi kantor kecamatan. Mana yang bisa dialokasikan oleh APBD 1 maupun APBD 2 secara terpadu, karena hampir 88% diarahkan ke daerah,” tutur Tjahjo.
