Pemkot Makassar Bakal Kaji Upah Guru Honorer

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah kota Makassar bakal mengkaji kembali APBD mereka. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah APBD Makassar memungkinkan untuk meningkatkan insentif guru honorer atau tidak.

Menurut keterangan Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, pihakya tetap memprioritaskan kesejahteraan guru honorer. Ia akan memastikan apakah APBD Makassar bisa mengakomodir insentif guru honorer secara bertahap. Mengingat jumlah guru honorer Makassar 2.000 lebih.

“Kita bertahap dulu untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer kita. Kita mungkin lihat dulu dari sisi usia dan pengalamannya, yang paling lama coba kita ajukan,” kata Rudy.

Sementara untuk pembangunan sekolah, Rudy bakal memprioritaskan bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan. Bahkan pihaknya telah mengajukan revisi Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Pendidikan.

“Memprioritaskan bantuan sekolah yang paling membutuhkan sudah masuk perencanaan. Jadi kita pasti prioritaskan sekolah yang bangunannya memperhatinkan,” jelasnya.

Hal itu dampaikan langsung ileh Rudy Djamaluddin dalam forum kunjungan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar, di Ruang Rapat Wali Kota Makassar, Rabu (5/8/2020).

Ketua PGRI Makassar, Suarman mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan guru honorer Kota Makassar. Saat ini, insentif guru honorer yang mendapatkan SK Wali Kota Makassar sebesar Rp 1,5 juta.

“Rp1,5 juga itu tidak cukup untuk kebutuhan seharin-hari. Sedangkan tugas pokoknya sama dengan guru ASN yang ada di sekolah. Tentunya kita harapkan ada peningkatan secara bertahap. Dilihat yang mana paling membutuhkan dulu,” kata Suarman.

Ia juga berharap, bantuan sarana dan prasarana sekolah mengutamakan sekolah yang membutuhkan. Mengingat selama ini dari temuannya, bantuan tersebut dibagi rata.

“Katakanlah ada sekolah mau roboh. Ini lah yang kita utamakan untuk diberikan bantuan. Sehingga jelas gedung ini bisa digunakan 10 tahun kedepan,” harapnya.