24.3 C
Makassar
Jumat, Mei 14, 2021
BerandaMetropolisPemkot Makassar Kembali Akan Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pemkot Makassar Kembali Akan Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

- Advertisement -

MAKASSAR SULSELEKSPRES.COM – Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Umar mengatakan dalam waktu dekat akan kembali melakukan sosialisasi terkait dengan Penguatan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Setelah sebelumnya sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2019 di Hotel Condotel Karebosi, Makassar.

“Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan masih lakukan sosialisasi. Untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, bahwa masyarakat memiliki hak mendapatkan bantuan hukum.

Setelah kita lakukan sosialisasi kita tunggu impact-nya apakah ada permohonan yang masuk,” kata Umar saat ditemui di Ruangnya di Kantor Balaikota, Makassar, Rabu (4/9/2019).

Pemerintah Kota Makassar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7  Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan juga Peraturan Walikota sebagai aturan teknisnya. Perda ini merujuk pada Undang undang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum.

Menurut Umar berdasarkan kebijakan yang ada, Pemkot akan memberikan fasilitas dana yang bersumber dari APBD kepada Pemberi layanan Bantuan Hukum, dalam hal itu Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi di Kementrian Hukum dan HAM RI.

“Jadi kita tetap akan akomodir lembaga lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi,” ujarnya

Sementara dalam pembahasan dan penetapan anggaran perubahan APBD tahun 2019, terkhusus untuk Bagian Hukum tidak mengalami perubahan.

“Kami di bagian hukum tidak ada perubahan anggaran untuk anggaran perubahan 2019 ini,” ungkapnya

Dia menambahkan bahwa, Pemerintah Kota dan masyarakat memiliki status hukum yang sama. Hanya saja menurut Umar, peraturan daerah yang sudah ada masih memiliki keterbatasan jangkauan. Dia mencontohkan apabila terdapat warga Kota Makassar yang memiliki masalah hukum di daerah, Pemkot tidak dapat menjangkau itu, sehingga didorong agar DPRD Provinsi untuk membuat Perda Bantuan Hukum di tingkat Provinsi.

“Salah satu masalah dari kita, Anggaran di dalam Perda dan perwali kita kan terbatas. Makanya LBH mendorong agar Perda Provinsi disahkan,” terangnya.

Untuk jumlah kasus yang sudah mengajukan permohonan, Umar sendiri belum mengetahui pasti untuk bulan ini. Ini dikarenakan dirinya baru kembali di lantik pada akhir bulan Juli 2018 menggantikan Zulkifli.

“Saya kan (sempat) lengser 2018 Desember, waktu itu sudah ada Perwali. Jadi selama 1 bulan ini saya belum mendapatkan laporan terkait dengan adanya kasus yang diajukan. Saya mulai bertugas tanggal 1 Agustus,” imbuhnya

Untuk pelaksanaan kerjasama layanan, Pemkot membuat kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH);melalui nota kesepakatan perjanjian. Sementara itu Umar belum mengetahui beberapa OBH yang sudah membuat MoU.

“Saya belum tahu persis soal itu, karena delapan bulan saya tinggalkan di sini (tidak di Bagian Hukum) dan baru satu bulan ini saya kembali. Saya kira yakin ada.Sebenarnya LBH tidak perlu mengajukan, kita pemerintah yang harus proaktif menawarkan ke LBH yang terakreditasi,” tutupnya.

 

Ismail

spot_img
- Advertisment -

Headline