MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar, Mario David, mempertanyakan keseriusan pemerintah kota Makassar.
Hal ini berangkat dari surat permintaan berkas untuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang dikirim oleh pihak DPRD kota Makassar kepada Pemkot Makassar.
Menurut Mario, pihaknya sudah dua kali mengirim surat, tetapi tidak kunjung dipenuhi. Akibatnya, pihak banggar sudah dua kali membatalkan rapat karena tidak adanya data dari Pemkot.
“Saya ini datang mau rapat Banggar. Tapi tidak ada berkas dari pemkot, makanya ditunda lagi. Kami sudah dua kali mengirim surat tetapi tidak ada balasan,” ujar Mario kepada awak Media di kantor DPRD Makassar, Selasa (8/9/2020).
Dengan begitu, legislatos DPRD Makassar dari fraksi Nasdem tersebut mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar.
Bahkan Mario menganggap tindakan Pemkot tersebut telah melanggar Permendagri nomor 33 tahun 2019 dan Permendagri nomor 64 tahun 2020, sebab hal ini dianggap fundanental dalam pemerintaham.
“Ada apa PemKot Makassar? Kenapa sampai hari ini tidak memasukkan dokumen KUA PPAS ke DPRD Makassar. Ini melanggar permendagri No. 33 Tahun 2019, Permendagrai 64 Tahun 2020. Hal Fundamental di pemerintahan kita harus taat azaz didalam menjalankan pemerintahan,” ujar Mario.
Seharusnya, lanjut Mario, dokumen KUA PPAS sudah disetir dan dibahas pada bulan Agustus lalu. Tetapi karena sampai hari ini tidak masuk, sehingga pembahasan pun harus ditunda lagi. Padahal, pihak DPRD sudah menjadwalkan rapat pada hari ini.
“Ini fatal di pemerintahan, jikalau fundamental saja jadwal pembahasan anggaran untuk membangun Makassar dan membangun menjalankan pemerintahan itu tidak dibahas, ada apa Pemkot Makassar saat ini, fatal ini,” tegas Mario.
“Kami sudah jadwalkan di Bamus hari ini untuk kami bersama-sama membahas apa perubahan-perubahan yang harus kita bangun di Makassar ini dan apa yang menjadi strategi jalannya pemerintahan, tapi ini dua kali sudah menyurat, dokumennya belum diserahkan ke DPRD,” jelasnya.
Penulis : Widyawan Setiadi
