MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Penataan area perparkiran di kota Makassar terus digencarkan. Selain untuk menambah nilai estetika kota dari semrawutnya kendaraan yang terparkir di sembarang tempat, juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Salah satu lokasi yang gencar sibenahi adalah area parkir Kantor Balai Kota Makassar, yang rencananya bakal dirombak besar-besaran, demi memaksimalkan kapasitan daya tampung kendaraan. Perombakan area parkir ini dikabarkan menelan anggaran besar, yang mencapai angka 2,2 miliar rupiah.
Menurut keterangan Kepala Seksi Pembangunan Jalan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Makassar, Darlis, perombakan area parkir tersebut hanya akan dilakukan di area pelataran atau pekarangan Balai Kota saja.
Terlebih lagi, lahan parkir yang bakal dirombak hanya diperuntukkan kendaraan roda empat saja. Sehingga, kendaraan roda dua hanya akan tetap terparkir di area museum kota Makassar.
“Pembenahan hanya pada penataan dan pengelompokan kendaraan. Khusus untuk kendaraan roda empat. Karena memang hanya mobil yang bisa parkir,” ujarnya saat ditemui awak media.
Lebih jauh Darlis mengungkapkan, penataan parkir ini juga akan dilakukan pengaspalan. Kemudian diberi tanda serupa zebra cross untuk menandai titik parkir kendaraan.
“Ini supaya mobil nanti bisa lebih teratur. Jadi ini lebih kepada penataan, juga penyegaran,” terangnya.
Sementara sisanya akan dilakukan perbaikan jalur pedestrian di sekitar Kantor Balai Kota. Meski tender belum dilakukan, kata dia, sudah dilakukan penandaan jalur pedestrian. Darlis mengaku perluasan parkir sulit dilakukan lantaran keterbatasan lahan.
Volume kendaraan kini tak sanggup lagi menampung area parkir di Kantor Balai Kota. Pantauan, Senin, 23 November, penumpukan kendaraan terjadi di badan jalan Jalan Balaikota.
Di awal 2020, masalah ini jadi atensi Pemkot. Dari era Iqbal Suhaeb hingga berlanjut di Yusran Jusuf. Opsi untuk melakukan parkir di Mal Karebosi sempat diapungkan. Namun urung dilakukan lantaran persoalan jarak.
Di era Yusran, lahan baru sempat dibuka dengan bekerja sama dengan lahan milik perusahaan swasta. Namun perlahan itu juga tidak berefek. Selain tidak representatif, area parkir juga jadi sarang juru parkir liar.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, mengatakan lahan parkir memang menjadi masalah. Selain di Balai Kota, masalah itu juga terjadi di beberapa pusat perekonomian. Terutama di area Losari, yermasuk parkir di jalan Somba Opu.
“Ini jadi pekerjaan kita. Kita akan lakukan perlahan,” terangnya.
Gedung parkir jadi program yang dinilai Rudy cukup realistis. Ini menjadi jawaban di tengah minimnya lahan untuk tempat lahan parkir.
Saat ini ada alternatif untuk bangun gedung parkir. Di antaranya di Pasar Kampung Baru. Sementara gedung parkir di area Center Point of Indonesia (CPI) juga telah dianggarkan.
