MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Yakub, mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan persentase kecurangan, dikarenakan segala bentuk batasan sesuai protokoler kesehatan.
“Tidak ada saja pandemi kemungkinan kecurangan masih terjadi apalagi dengan serba dibatasi seperti sekarang,” kata Yakub Senin (23/11/2020).
Yakub menjelaskan bahwa komitmen dari tim penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjalani pemilihan yang jujur dan adil adalah ujung tombak meminimalisir segala kecurangan.
“Sekarang pertanyaannya, ‘apakah institusi dari pelaksana seperti KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan pilkada yang jujur dan adil?” ujarnya.
Menurutnya, Tim penyelenggara berpeluang untuk untuk memanipulasi data. Karena baginya, pelanggaran dan penyelewengan pelaksanaan pilkada disebabkan aparatur tidak taat pada penegakan aturan dalam menjalankan pemilihan yang demokratis.
Hal ini juga didukung oleh tim sukses yang hanya berorientasi pada kemenagan. Sehingga berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapat simpatisan dan suara terbanyak.
Penting bagi masyarakat punya kesadaran politik sendiri, biar bisa berdemokrasi bukan hanya dimobilisasi” tambahnya.
Keharusan mengikuti protokoler kesahatan, membuat masyarakat terbatasi. Termasuk mendapatkan hak atas bimbingan politik. Padahal, masyarakat perlu tau apa dan bagaimana pilkada seharusnya, bukan hanya memberikan suara tapi juga paham hak dan kewajibannya.
