32 C
Makassar
Tuesday, July 16, 2024
HomeParlemanPro Kontra Usulan Ranperda Covid-19 Kota Makassar

Pro Kontra Usulan Ranperda Covid-19 Kota Makassar

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah kota (Pemkot) Makassar telah menyerahkan draft usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada pihak Badan Perumus Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Makassar.

Hal itu diakui oleh wakil ketua Bapemperda DPRD kota Makassar, Azwar. Menurut Azwar, naskah usulan Ranperda Covid-19 itu sudah masuk ke Bapemperda. Akan tetapi, panitia khusus (Pansus) Perda Covid tersebut belum dibentuk. Sebab, mereka masih menunggu kesiapan Pemkot untuk memberi keterangan Ranperda usulannya.

“Perda Covid-19 itu sudah masuk ke Bapemperda, tapi belum ada pansusnya. Karena kita masih menunggu kesiapan Pemkot dulu,” ujar Azwar kepada Sulselekspres.com, belum lama ini.

Bahkan, Ranperda Covid-19 itu menjadi salah satu Ranperda yang bakal masuk dalam daftar prioritas pembahasan di awal tahun 2021 ini, bersama dengan tiga Ranperda lanjutan tahun lalu, yaitu Ranperda PD Parkir, PD Pasar, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Prioritas awal tahun ini selain tiga Ranperda sebelumnya (PD Parkir, PD Pasar, BPR), ada juga Ranperda Covid yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar,” jelas legislator dari fraksi PKS tersebut.

Usulan Ranperda Covid tersebut sontak mendapat tanggapan berbeda-beda dari sejumlah pihak. Salah satu akademisi yang juga merupakan Pengamat Pemerintahan , Bastian Lubis, menilai kehadiran Perda Covid-19 di Makassar sebenarnya tidak begitu diperlukan. Sebab, posisinya tidak terlalu vital.

Terlebih lagi, usulan Ranperda Covid ini dinilai hanya akan menggerus anggaran pemerintah kota yang seharusnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang jauh lebih vital dalam penanganan Covid-19.

“Usulan Raperda Covid-19 sebenarnya bukan kebutuhan yang mendesak dan vital. Malah akan mengeluarkan uang daerah lagi untuk penganggarannya tahun 2021 ini,” ujar Bastian Lubis kepada Sulselekspres.com.

Lebih jauh Rektor Universitas Patria Artha tersebut menilai, selama kepemimpinan Rudy Djamaluddin sebagai Penjabat Walikota Makassar menggantikan Yusran Jusuf karena dianggap lebih mampu menangani Covid-19, justru tidak menunjukkan hasil apa-apa.

Sebab, menurut Bastian, sejak awal menduduki jabatan Pj Walikota Makassar, Rudy sudah tidak fokus sepenuhnya dalam menangani Covid-19. Justru Rudy dinilai lebih fokus dalam permainan politik praktis, seperti halnya melakukan sejumlah mutasi dan penggantian pejabat di lingkup Pemkot Makassar.

“Kalau diperhatikan dan dicermati, kepemimpinan saudara Rudi yang menggantikan saudara Yusran, pada waktu itu alasan Gubernur Nurdin Abdullah adalah gagal menangani Covid-19 di Makassar. Ternyata tidak terbukti benar, malah saat ini semakin parah,” jelas Bastian.

“Karena memang dari awalnya kurang fokus pada pencegahan penyebaran Covid-19. Bisa dikatakan lebih fokus bermain politik praktis, sibuk memutasi dan mengganti pejabat untuk memenangkan paslon tertentu, yang patut diduga kuat atas petunjuk atasannya,” lanjutnya.

Selain itu, Bastian lubis menilai kehadiran Peraturan Walikota (Perwali) sudah cukup strategis untuk menangani Covid-19. Hanya saja pelaksanaan teknis di lapangan yang harus dimaksimalkan. Sehingga, kehadiran Perda Covid-19 tidak begitu vital, sebab sudah ada Perwali dan edaran ataupun aturan serupa yang bisa dimaksimalkan.

“Untuk Perwali sudah sangat cukup, asal dilaksanakan sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah, baik protokol kesehatan maupun bantuan sosial yang tersalur sesuai refocusing pagu anggaran 2020. Ini sudah sesuai dengan SK parsialnya alias tidak dikorupsi,” jelas Bastian.

Lebih jauh Ia mengatakan, Pj Walikota sebagai pucuk pimpinan pemerintahan harus melakukan pengawasan maksimal kepada jajarannya, khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan. Terlebih lagi sektor ekonomi memang harus dibuka untuk meningkatkan stabilitas daya beli masyarakat.

“Pj juga harus membackup Dinas-dinas terkait, seperti Dinkes, BPBD, dan Satpol PP, dalam menegakkan aturan protokol kesehatan. Pembukaan sektor ekonomi sebenarnya harus tetap berjalan, agar pengusaha terutama UMKM nya dapat bergerak dan terjadi perputaran ekonomi.”

“Kalau ini dibatasi secara ketat, bisa-bisa mati suri semuanya. Kegiatan aktivitas tidak berjalan, uang tidak ada yang masuk, pikiran jadi kacau, pasti imun tubuhnya menurun. Ujung-ujungnya Covid mudah menjangkiti setiap orang,” lanjutnya.

Sebab, lanjut Bastian, jika sektor ekonomi tidak dibuka dan keadaan di atas benar-benar terjadi di tengah masyarakat, maka tentu akan berdampak buruk. Tenaga kesehatan dinilai bakal kewalahan, Rumah Sakit tidak bisa menampung lagi. Dengan begitu, keputusan membuka sektor ekonomi memang sudah tepat, hanya saja protap Covid-nya yang perlu diperketat.

“Kalau ini terjadi, tentu akan berdampak pada Rumah Sakit dan tenaga medis. Mereka kewalahan menampung banyak pasien. Pembukaan sejumlah sektor ekonomi sudah harus dilaksanakan, jangan sampai UMKM mati karena pembatasan-pembatasan yang belum ada kajian ilmiahnya,” tutupnya.

Selain Bastian Lubis, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma, menilai kehadiran Ranperda Covid-19 ini bisa ditelisik dari berbagai sudut pandang, termasuk indikasi kegagalan Pemkot Makassar dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

“Kenyataan bahwa sebelumnya telah ada beberapa regulasi dalam bentuk Perwali dan program lain pada tingkat OPD. Maka pengajuan draft perda ini memang dapat dilihat sebagai kondisi masih kurang maksimalnya penanganan yang dilakukan berdasarkan berbagai regulasi tersebut,” buka Sukri kepada Sulselekspres.com.

“Hal ini juga pada dasarnya, sekaligus menunjukkan adanya kemungkinan pihak-pihak yang terlibat belum dapat memaksimalkan keberadaan regulasi sebelumnya, sehingga perlu tambahan dukungan regulasi yang lebih dalam mengatur aspek-aspek yang barangkali belum diatur sebelumnya,” lanjutnya.

Meski begitu, Sukri juga menilai usulan Ranperda Covid-19 tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai sebuah kegagalan. Sebab, ada sejumlah unsur penting yang patut diapresiasi dan dilihat sebagai upaya maksimal Pemkot Makassar dalam memberantas lau penularan Covid-19.

“Ini juga bisa dilihat sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pemkot dalam menangani pandemi di kota Makassar, karena sampai saat ini masih belum membaik,” jelas Sukri.

“Jika nantinya perda ini disetujui maka tentu saja magnitude pengaturannya akan lebih luas. Berbagai konsekuensi dalam penanganan juga akan diperluas lebih dari apa yang mungkin diatur dalam perwali,” lanjutnya.

Lebih jauh Sukri juga memberi atensi kepada masyarakat agar tetap waspada. Sebab, kehadiran usulan Ranperda Covid-19 ini menjadi pertanda bahwa kondisi kota Makassar saat ini memang dalam keadaan genting. Sehingga peran aktif masyarakat dalam memberantas Covid-19 sangat dibutuhkan.

“Ini mestinya menjadi indikator peringatan bagi masyarakat bahwa kondisi Makassar saat ini masih membutuhkan penanganan yang lebih baik, sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut memberikan andilnya. Jika tidak, maka apapun bentuk aturan dan seberapa besarnya upaya pemerintah untuk menangani masalah ini, tidak ada gunanya juga,” teganya.

Sukri mengatakan juga, pada dasarnya Perda tersebut akan tetap dibutuhkan. Mengingat belum diketahui secara pasti kapan pandemi ini akan berakhir atau dapat ditangani dengan baik.

Meski vaksin sudah ada, menurut Sukri, tentu saja membutuhkan pengaturan tentang perilaku masyarakat dalam kondisi tersebut. Sehingga, Perda tersebut mestinya dapat dilihat dalam konteks positif.

“Memang sebuah aturan tetap ada kelemahan, karena tidak ada satupun aturan di dunia ini yang dapat diterima semua pihak 100% . Namun yang akan dilihat adalah manfaatnya. Makanya, aspek kemanfaatan dan kemampuan Perda ini harus dicermati, termasuk setelah vaksinasi dilakukan,” tutupnya.

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah kota (Pemkot) Makassar telah menyerahkan draft usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada pihak Badan Perumus Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Makassar.

Hal itu diakui oleh wakil ketua Bapemperda DPRD kota Makassar, Azwar. Menurut Azwar, naskah usulan Ranperda Covid-19 itu sudah masuk ke Bapemperda. Akan tetapi, panitia khusus (Pansus) Perda Covid tersebut belum dibentuk. Sebab, mereka masih menunggu kesiapan Pemkot untuk memberi keterangan Ranperda usulannya.

“Perda Covid-19 itu sudah masuk ke Bapemperda, tapi belum ada pansusnya. Karena kita masih menunggu kesiapan Pemkot dulu,” ujar Azwar kepada Sulselekspres.com, belum lama ini.

Bahkan, Ranperda Covid-19 itu menjadi salah satu Ranperda yang bakal masuk dalam daftar prioritas pembahasan di awal tahun 2021 ini, bersama dengan tiga Ranperda lanjutan tahun lalu, yaitu Ranperda PD Parkir, PD Pasar, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

“Prioritas awal tahun ini selain tiga Ranperda sebelumnya (PD Parkir, PD Pasar, BPR), ada juga Ranperda Covid yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar,” jelas legislator dari fraksi PKS tersebut.

Usulan Ranperda Covid tersebut sontak mendapat tanggapan berbeda-beda dari sejumlah pihak. Salah satu akademisi yang juga merupakan Pengamat Pemerintahan , Bastian Lubis, menilai kehadiran Perda Covid-19 di Makassar sebenarnya tidak begitu diperlukan. Sebab, posisinya tidak terlalu vital.

Terlebih lagi, usulan Ranperda Covid ini dinilai hanya akan menggerus anggaran pemerintah kota yang seharusnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang jauh lebih vital dalam penanganan Covid-19.

“Usulan Raperda Covid-19 sebenarnya bukan kebutuhan yang mendesak dan vital. Malah akan mengeluarkan uang daerah lagi untuk penganggarannya tahun 2021 ini,” ujar Bastian Lubis kepada Sulselekspres.com.

Lebih jauh Rektor Universitas Patria Artha tersebut menilai, selama kepemimpinan Rudy Djamaluddin sebagai Penjabat Walikota Makassar menggantikan Yusran Jusuf karena dianggap lebih mampu menangani Covid-19, justru tidak menunjukkan hasil apa-apa.

Sebab, menurut Bastian, sejak awal menduduki jabatan Pj Walikota Makassar, Rudy sudah tidak fokus sepenuhnya dalam menangani Covid-19. Justru Rudy dinilai lebih fokus dalam permainan politik praktis, seperti halnya melakukan sejumlah mutasi dan penggantian pejabat di lingkup Pemkot Makassar.

“Kalau diperhatikan dan dicermati, kepemimpinan saudara Rudi yang menggantikan saudara Yusran, pada waktu itu alasan Gubernur Nurdin Abdullah adalah gagal menangani Covid-19 di Makassar. Ternyata tidak terbukti benar, malah saat ini semakin parah,” jelas Bastian.

“Karena memang dari awalnya kurang fokus pada pencegahan penyebaran Covid-19. Bisa dikatakan lebih fokus bermain politik praktis, sibuk memutasi dan mengganti pejabat untuk memenangkan paslon tertentu, yang patut diduga kuat atas petunjuk atasannya,” lanjutnya.

Selain itu, Bastian lubis menilai kehadiran Peraturan Walikota (Perwali) sudah cukup strategis untuk menangani Covid-19. Hanya saja pelaksanaan teknis di lapangan yang harus dimaksimalkan. Sehingga, kehadiran Perda Covid-19 tidak begitu vital, sebab sudah ada Perwali dan edaran ataupun aturan serupa yang bisa dimaksimalkan.

“Untuk Perwali sudah sangat cukup, asal dilaksanakan sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah, baik protokol kesehatan maupun bantuan sosial yang tersalur sesuai refocusing pagu anggaran 2020. Ini sudah sesuai dengan SK parsialnya alias tidak dikorupsi,” jelas Bastian.

Lebih jauh Ia mengatakan, Pj Walikota sebagai pucuk pimpinan pemerintahan harus melakukan pengawasan maksimal kepada jajarannya, khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan. Terlebih lagi sektor ekonomi memang harus dibuka untuk meningkatkan stabilitas daya beli masyarakat.

“Pj juga harus membackup Dinas-dinas terkait, seperti Dinkes, BPBD, dan Satpol PP, dalam menegakkan aturan protokol kesehatan. Pembukaan sektor ekonomi sebenarnya harus tetap berjalan, agar pengusaha terutama UMKM nya dapat bergerak dan terjadi perputaran ekonomi.”

“Kalau ini dibatasi secara ketat, bisa-bisa mati suri semuanya. Kegiatan aktivitas tidak berjalan, uang tidak ada yang masuk, pikiran jadi kacau, pasti imun tubuhnya menurun. Ujung-ujungnya Covid mudah menjangkiti setiap orang,” lanjutnya.

Sebab, lanjut Bastian, jika sektor ekonomi tidak dibuka dan keadaan di atas benar-benar terjadi di tengah masyarakat, maka tentu akan berdampak buruk. Tenaga kesehatan dinilai bakal kewalahan, Rumah Sakit tidak bisa menampung lagi. Dengan begitu, keputusan membuka sektor ekonomi memang sudah tepat, hanya saja protap Covid-nya yang perlu diperketat.

“Kalau ini terjadi, tentu akan berdampak pada Rumah Sakit dan tenaga medis. Mereka kewalahan menampung banyak pasien. Pembukaan sejumlah sektor ekonomi sudah harus dilaksanakan, jangan sampai UMKM mati karena pembatasan-pembatasan yang belum ada kajian ilmiahnya,” tutupnya.

Selain Bastian Lubis, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma, menilai kehadiran Ranperda Covid-19 ini bisa ditelisik dari berbagai sudut pandang, termasuk indikasi kegagalan Pemkot Makassar dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

“Kenyataan bahwa sebelumnya telah ada beberapa regulasi dalam bentuk Perwali dan program lain pada tingkat OPD. Maka pengajuan draft perda ini memang dapat dilihat sebagai kondisi masih kurang maksimalnya penanganan yang dilakukan berdasarkan berbagai regulasi tersebut,” buka Sukri kepada Sulselekspres.com.

“Hal ini juga pada dasarnya, sekaligus menunjukkan adanya kemungkinan pihak-pihak yang terlibat belum dapat memaksimalkan keberadaan regulasi sebelumnya, sehingga perlu tambahan dukungan regulasi yang lebih dalam mengatur aspek-aspek yang barangkali belum diatur sebelumnya,” lanjutnya.

Meski begitu, Sukri juga menilai usulan Ranperda Covid-19 tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai sebuah kegagalan. Sebab, ada sejumlah unsur penting yang patut diapresiasi dan dilihat sebagai upaya maksimal Pemkot Makassar dalam memberantas lau penularan Covid-19.

“Ini juga bisa dilihat sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari Pemkot dalam menangani pandemi di kota Makassar, karena sampai saat ini masih belum membaik,” jelas Sukri.

“Jika nantinya perda ini disetujui maka tentu saja magnitude pengaturannya akan lebih luas. Berbagai konsekuensi dalam penanganan juga akan diperluas lebih dari apa yang mungkin diatur dalam perwali,” lanjutnya.

Lebih jauh Sukri juga memberi atensi kepada masyarakat agar tetap waspada. Sebab, kehadiran usulan Ranperda Covid-19 ini menjadi pertanda bahwa kondisi kota Makassar saat ini memang dalam keadaan genting. Sehingga peran aktif masyarakat dalam memberantas Covid-19 sangat dibutuhkan.

“Ini mestinya menjadi indikator peringatan bagi masyarakat bahwa kondisi Makassar saat ini masih membutuhkan penanganan yang lebih baik, sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut memberikan andilnya. Jika tidak, maka apapun bentuk aturan dan seberapa besarnya upaya pemerintah untuk menangani masalah ini, tidak ada gunanya juga,” teganya.

Sukri mengatakan juga, pada dasarnya Perda tersebut akan tetap dibutuhkan. Mengingat belum diketahui secara pasti kapan pandemi ini akan berakhir atau dapat ditangani dengan baik.

Meski vaksin sudah ada, menurut Sukri, tentu saja membutuhkan pengaturan tentang perilaku masyarakat dalam kondisi tersebut. Sehingga, Perda tersebut mestinya dapat dilihat dalam konteks positif.

“Memang sebuah aturan tetap ada kelemahan, karena tidak ada satupun aturan di dunia ini yang dapat diterima semua pihak 100% . Namun yang akan dilihat adalah manfaatnya. Makanya, aspek kemanfaatan dan kemampuan Perda ini harus dicermati, termasuk setelah vaksinasi dilakukan,” tutupnya.

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

Populer

spot_img