SINJAI, SULSELEKSPRES.COM — Ratusan warga masyarakat Kabupaten Sinjai hadir mengawal pembahasan usul penerapan cakupan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada rapat gabungan komisi DPRD Sinjai, Senin (22/01/2018).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa beberapa waktu lalu pemerintah daerah Kabupaten Sinjai mengajukan usul persetujuan penerapan cakupan semesta program JKN-KIS untuk memastikan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sinjai terdaftar sebagai peserta BPJS dengan tanggungan APBD Kabupaten Sinjai.
Namun karena terkait mekanisme pengambilan keputusan serta proses penganggaran yang sempat dipersoalkan oleh beberapa anggota DPRD kabupaten Sinjai, maka harapan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti Instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2017, belum dapat berjalan mulus.
Bahkan rapat gabungan komisi hari ini yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Abd, Haris Umar masih tetap diwarnai saling silang pendapat antara anggota DPRD, baik yang sudah meyetujui maupun yang masih dirundung keraguan akan akibat hukum yang dipertimbangkan akan muncul di kemudian hari.
Seperti yang terungkap dari pernyataam anggota DPRD Sinjai dalam rapat gabungan komisi tersebut, H. Abd. Salam DG Bali menyatakan menyetujui berlakunya program ini, sementara dua anggota dewan lainnya, A. Sabir dan M. Amsul A. Mappasara karena pertimbangan akibat hukum, memilih jalan tengah dengan menawarkan dimasukkan dalam anggaran perubahan.
Sedangkan warga yang hadir memadati gedung DPRD Kabupaten Sinjai ini, berkeinginan para anggota DPRD Kabupaten Sinjai segera memberikan persetujuan terhadap usul pemerintah daerah untuk menaggulangi iuran BPJS seluruh warga masyarakat Kabupaten Sinjai yang direncanakan dapat berlaku Februari 2018.
Sampai berita ini diturunkan, suasana rapat masih berlangsung alot, dan diperkirakan akan terjadi voting untuk menetukan apakah usul pemerintah daerah itu dapat disetujui untuk dilaksanakan pada Februari 2018 atau ditunda dan menunggu perubahan APBD.(Adv)
