32 C
Makassar
Tuesday, July 16, 2024
HomePolitikSidang di Panwas, Kuasa Hukum KPU Makassar: Kami Tidak Merasa Terancam

Sidang di Panwas, Kuasa Hukum KPU Makassar: Kami Tidak Merasa Terancam

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kuasa Hukum KPU Makassar, Marhumah Majid menanggapi terkait hasil dari sidang musyarawah penyelesaian Sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di kantor Panwaslu, Selasa, (8/5/2018) siang.

Saksi ahli dari KPU Makassar sendiri diketahui berhalangan hadir. Sidang pun dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak Panwaslu, yakni eks Rektor UIT, Prof Abdul Rahman yang berkapasitas sebagai ahli pada bidang hukum administrasi dan tata negara.

BACA: Panwaslu Memiliki Kewenangan Menguji SK KPU

Adapun beberapa poin penting yang disebut oleh Prof Abdul Rahman yakni terkait undang – undang no 5 tahun 1986 dan undang – undang nomor 10 tahun 2016.

“Kan tadi saksi mengatakan bahwa dikembalikan kepada pimpinan Musyawarah dari aturan pertama yang dia sebut tadi yang soal UU no 5 tahun 86 dengan UUD nomor 10 tahun 2016 Saya kira disitu juga ada poin bahwa putusan yang diterbitkan karena putusan pengadilan itu masuk juga bagian bahwa tidak bisa dipersoalkan,”papar Marhumah Majid saat dikonfirmasi usai menghadiri sidang, dikantor Panwaslu Makassar.

“Kalau pendapat yang lain itu normal – normal saja menurut saya, jadi saya tidak merasa terancam,” tambahnya.

Penulis: Muhammad Adlan

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kuasa Hukum KPU Makassar, Marhumah Majid menanggapi terkait hasil dari sidang musyarawah penyelesaian Sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar di kantor Panwaslu, Selasa, (8/5/2018) siang.

Saksi ahli dari KPU Makassar sendiri diketahui berhalangan hadir. Sidang pun dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak Panwaslu, yakni eks Rektor UIT, Prof Abdul Rahman yang berkapasitas sebagai ahli pada bidang hukum administrasi dan tata negara.

BACA: Panwaslu Memiliki Kewenangan Menguji SK KPU

Adapun beberapa poin penting yang disebut oleh Prof Abdul Rahman yakni terkait undang – undang no 5 tahun 1986 dan undang – undang nomor 10 tahun 2016.

“Kan tadi saksi mengatakan bahwa dikembalikan kepada pimpinan Musyawarah dari aturan pertama yang dia sebut tadi yang soal UU no 5 tahun 86 dengan UUD nomor 10 tahun 2016 Saya kira disitu juga ada poin bahwa putusan yang diterbitkan karena putusan pengadilan itu masuk juga bagian bahwa tidak bisa dipersoalkan,”papar Marhumah Majid saat dikonfirmasi usai menghadiri sidang, dikantor Panwaslu Makassar.

“Kalau pendapat yang lain itu normal – normal saja menurut saya, jadi saya tidak merasa terancam,” tambahnya.

Penulis: Muhammad Adlan

spot_img
spot_img
spot_img

Headline

Populer

spot_img