SULSELEKSPRES.COM– Aktivis kemanusian Ratna Sarumpaet mengkritik habis-habisan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dalam diskusi Indonesia Lawyers Club tvOne pada Rabu malam (21/8/2018).
Kritikan itu bermula saat Abu Janda membeberkan beberapa berita yang ia anggap hoax menyerang Presiden Jokowi. Salah satunya mengenai isu maraknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
BACA: Hasil Survei Tinggi, Sahabat Rakyat Jokowi Makin Gencar Bekerja
“Ada fakta di depan mata kamu lihat memang kamu tidak pernah lihat orang kesusahan di pasar, kamu ngomong soal TKA, kamu turun tidak. Kamu lihat enggak ke pabrik. Kamu pergi enggak ke tambang nikel. Kamu cuma mendengar ucapan menteri, menteri dari Presiden yang salah menurut gue,” kata Ratna.
Isu mengenai maraknya TKA di Indonesia adalah hal yang nyata. Ia pun meminta Abu Janda untuk merenung apakah memikirkan rakyat Indonesia yang tak mempunyai pekerjaan karena lahan pekerjaan direbut TKA.
“Kamu bisa bayangkan bagaimana saudara kamu yang seharusnya dapat pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Kamu bilang kita diam-diam saja. Menyuruh Twitter diem aja. Menyuruh oposisi diam saja. Tugas oposisi itu mengkritik pemerintah,” katanya.
Ratna mempercayai ucapan Rocky Gerung yang menyebut pusat hoax ada di tangan kekuasaan. Pemerintah, Ratna berpendapat, adalah yang pertama mesti disalahkan dalam menimbulkan keresahan, bukan media sosial. Bahkan ia melihat banyak media dibungkam dan disuruh mendukung pemerintah.
Dia mengkritik media massa yang kini mulai sedikit menyajikan berita atau informasi hasil investigasi mendalam. Itu artinya hampir tak ada lagi media massa yang berkomitmen mencari kebenaran. Maka kemudian masyarakat berusaha mencari kebenaran melalui media sosial.
Ratna kembali menyindir Abu Janda bahwa mungkin hingga sekarang masih bisa makan kenyang dan enak. Namun, jika tidak berusaha mencari kesulitan maka ia menilai negara akan hancur dan anak cucu menjadi korbannya.
Ibunda artis Atiqah Hasiholan ini juga mengkritik pemerintah yang mengeluarkan pernyataan bahwa penetapan bencana nasional gempa Lombok akan membuat Indonesia merugi. Kebijakan itu, katanya, mencerminkan tidak adanya rasa kemanusiaan pemerintah terhadap para korban bencana gempa Lombok.
“Mungkin ada peraturan ujian kemanusiaan baru boleh jadi Presiden. Kalau enggak ngerti arti kemanusian, jangan jadi Presiden,” katanya.
Sumber: Viva
