MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arief menyoroti polemik pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).
Seperti diketahui, polemik JHT ini belum sepenuhnya mereda. Meskipun Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bakal merevisi aturan tersebut.
“Menurut saya aturan itu tidak berperikemanusiaan karena hak pekerja yang seharusnya bisa didaptkan pada saat dia berhenti bekerja, harus menunggu sekian lama,” ujar Muzayyin saat ditemui diruangannya, Selasa (8/3/2022).
Politisi PKS Sulsel itu menilai, kondisi setia orang berbeda – beda. Mungkin saja ada orang setelah berhenti bekerja tidak punya pegangan atau penghasilan lain.
“Apalagi JHT ini ini diambil dari gaji pokok, jadi menjadi hak pekerja, jadi kita menyayangkan betul sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberatkan, seharusnya dicabut,” tegas Muzayyin.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Permenaker No.2/2022 yang menyebut pencairan dana JHT baru bisa dilakukan ketika peserta jaminan berusia 56 tahun.
Namun demikian, setelah muncul gelombang penolakan dari berbagai elemen, Menaker menunda penerapan aturan baru tersebut.
Untuk sementara waktu, Permenaker No.19/2015 masih tetap berlaku sembari pemerintah melakukan revisi terhadap Permenaker No.2/2022. Kembali berlakunya Permenaker No.19/2015 disampaikan langsung oleh Ida Fauziyah pada pekan lalu.
