25 C
Makassar
Friday, March 29, 2024
HomePolitikSoliditas Kader Dinilai Hancur Jika DPD I Berpihak di Musda Golkar Takalar

Soliditas Kader Dinilai Hancur Jika DPD I Berpihak di Musda Golkar Takalar

- Advertisement -
- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Musyawarah daerah (musda) Partai Golkar di Kabupaten Takalar ditengarai mendapat perlakuan berbeda dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini jika Golkar Sulsel tidak konsisten dalam menjalankan aturan berdasarkan AD/ ART dan pedoman organisasi (PO) yang mengatur setiap bakal calon yang ingin maju di musda wajib memiliki KTP daerah dimana dia akan menjadi ketua.

Berdasarkan juklak DPP Golkar nomor 2, tahun 2020. Pada poin A huruf c bakal calon dinyatakan sah apabila memenuhi syarat- syarat seperti pernah menjadi pengurus tingkat kabupaten kota, dan atau sekurang kurangnya pernah menjadi pengurus partai tingkat kecamatan, ormas pendiri dan didirikan selama satu periode penuh. Serta berdomisili di kabupaten kota yang bersangkutan.

Seperti diketahui, dua bakal calon masing masing Zulkarnain Arif dan Fahruddin Rangga sama sama berdomisili di Makassar. Untuk menjadi calon ketua Golkar Takalar, maka keduanya harus memiliki KTP Takalar, kecuali mendapat diskresi dari Ketua umum DPP Golkar Airlangga Hartarto seperti daerah lain yang telah menggelar musda diantaranya Gowa yang hanya meloloskan Ambas Syam karena tiga bakal calon tak mendapat diskresi.

Untuk itu, keduanya harus memiliki KTP Takalar atau mendapat diskresi agar bisa maju, tidak boleh ada kebijakan lain yang bertentangan denga AD/ART dan PO.

“Sebaiknya Golkar Sulsel memintakan diskresi untuk keduanya agar kompetisi di musda berlangsung fair dan sehat”ujar Ridwan Salah satu kader Golkar di Takalar, Senin ( 12/7).

Menurut Ridwan, jika Golkar Sulsel hanya meloloskan salah satunya, maka soliditas kader kembali hancur, dan diyakini bila kursi Golkar di parlemen sulit naik bahkan berpotensi turun.

“Salah satu kekhawaMusyawarah daerah (musda) Partai Golkar di Kabupaten Takalar ditengarai mendapat perlakuan berbeda dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan.tiran saya, akan banyak kader memilih partai lain di pileg mebdatang,” ucap Ridwan.

Pengamat komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad mengemukakan bila persyaratan maju musda Golkar dalam berbagai tahap dan tingkatan semestinya sesuai aturan internal partai sehingga potensi konflik dapat diperkecil.

“Sekalipun dikenal ada diskresi sejatinya saat darurat saja, semua demi perbaikan partai,” jelas Firdaus Muhammad.

spot_img

Headline

Populer