MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Indonesia bagian timur masuk dalam daftar zona merah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 15 daerah yang memiliki tingkat kerawanan pemilu di atas rata- rata nasional.
Hal itu berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 mendatang yang diluncurkan Bawaslu Pusat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9/2018) kemarin.
BACA: Pengumuman KPU Parepare: DCT Anggota DPRD Parepare Pada Pemilu 2019
Sementara 14 daerah lain yang dimaksud juga memiliki tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional, yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Lampung, Maluku, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.
“Hasil IKP ini menjadi atensi bagi kami dan semua jajaran bawaslu di Sulsel untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan. IKP Adalah early warning system, alarm awal agar kita bisa maksimal melakukan pencegahan dari awal,” kata Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, Rabu (26/9/2018).
BACA: Bawaslu Ajak Ormas Daftar Sebagai Pemantau Pemilu
Menurutnya, ada empat dimensi yang menjadi fokus dalam penyusunan IKP kali ini, yakni melihat dari aspek dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan partisipasi.
“Empat dimensi itu dipecah lagi dalam 16 sub-dimensi. Untuk konteks Sulsel, dimensi tentu mesti dilihat dari karakteristik masing-masing kabupaten dan kota yang mempengaruhi indeks kerawanan tingkat provinsi,” ungkapnya.
BACA: KPU Sulsel Tetapkan Jumlah DPT Pemilu 2019
“Ada kabupaten yang dianggap tinggi dari aspek penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, ada juga tinggi dilihat dari aspek kontestasi,” tambahnya lagi.
Penyelenggara dan pemerhati kepemiluan untuk melakukan upaya bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang dianggap dapat mengancam dan menciderai upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas, bermartabat, dan tentunya juga menjadi perhelatan demokrasi yang damai di Sulsel.
“Jajaran kami juga, akan mengoptimalkan supervisi dan pembinaan ke bawah dalam rangka memastikan integritas dan profesionalitas jajaran pengawas pemilu,” tegasnya.
Lebih lanjut Saiful, pihak Bawaslu akan memberikan perhatian maksimal terhadap persoalan daftar pemilih serta menjamin setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, karena daftar pemilih yang baik, bersih, dan menjamin semua warga yang memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih, menjadi pintu upaya mewujudkan hak dan kedaulatan rakyat yang dicita-citakan.
