MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menilai penerbitan insentif municipal bond atau obligasi daerah merupakan langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi alternatif pembiayaan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
“Kita dorong supaya pemerintah daerah mengambil peluang terkait dengan undang-undang yang sejak tahun 2004 belum pernah diimplementasikan, yaitu Municipal Bond atau Dana Obligasi Daerah,” ujar Tamsil Linrung, Kamis (16/10/2025).
Seperti diketahui, pemerintah pusat melakukan kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah. Menurut Tamsil Linrung, hampir seluruh kepala daerah mengeluh mengenai hal itu.
“Ini kesempatan bagi daerah untuk melakukan atau mencari terobosan baru bagaimana bisa meningkatkan PAD tanpa ketergantungan pada TKD.
Ia menjelaskan bahwa municipal bond dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur publik seperti pembangunan jalan, sistem air bersih, dan transportasi massal, selama pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Misalnya di Luwu itu kan ada potensi emas yang luar biasa, bahkan disebut bisa menyamai Freeport. Potensi itu sekarang sudah ada perusahaan dari Australia, Mas Indo, yang akan melakukan eksplorasi di sana,” jelasnya.
“Ini harus dijamin. Karena itu, kalau bisa ada perusahaan lain yang ikut investasi di pembangkit listrik, bisa PLTU, PLTB tenaga bayu, tenaga air, atau tenaga uap sesuai dengan potensi daerahnya,” sambung Tamsil.
Tamsil juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan RI, dalam satu pertemuan dengan Duta Besar Malaysia. Ia menyampaikan agar supaya keluhan daerah ini direspons dengan melakukan relaksasi terhadap utang.
“Relaksasi yang dimaksud bisa berupa pemotongan bunga utang atau penundaan pembayaran selama satu tahun. Itu cukup membantu agar daerah bisa bergerak,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan, khususnya dalam memperkuat struktur fiskal daerah yang lebih mandiri dan produktif.
