23 C
Makassar
Minggu, April 11, 2021
BerandaDaerah177 Desa di Bone Bakal Laksanakan Pemilihan

177 Desa di Bone Bakal Laksanakan Pemilihan

- Advertisement -

WATAMPONE, SULSELEKSPRES.COM – Bupati Bone HA Fahsar M Padjalangi memimpin rapat terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Tahun 2021 di Kabupaten Bone, berlangsung di ruang Rapim Kantor Bupati Bone, Senin (1/3/2021).

A Fahsar meminta forum rapat agar pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ini dibicarakan baik baik.

“Ini bertujuan agar pertemuan berikutnya sudah ada tahapan-tahapan yang bisa di sampaikan,” pintanya.

Lebih lanjut dikatakan A Fahsar kemudian untuk para camat setelah pertemuan ini segera ditindaklanjuti di wilayah dan desa-desa masing masing.

Diketahui, sebanyak 177 desa melaksanakan pemilihan di tahun 2021. Selanjutnya, 121 desa di tahun 2022.

Sebelumnya, Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bone dijadwalkan  November 2021. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bone, Andi Gunadil Ukra.

Mantan Asisten II Setda Pemkab Bone menyebutkan ada 177 desa akan melaksanakan pemilihan di tahun 2021. Selanjutnya, dan 121 desa di tahun 2022.

“Tahapan Pilkades di mulai bulan Juni dan pemilihan bulan November. Ada 177 desa bakal melaksanakan Pilkades,” sebutnya.

Ia pun menyampaikan, saat ini pihaknya sementara merancang Peraturan Daerahnya (Perda).

“Sementara kita susun Perdanya. Ada lima Perda akan kita jadikan satu, Dan tentunya kami akan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Pilkades nantinya dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini berdasarkan instruksi surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucapnya

Menurut A Gunadil merincikan jumlah pemilih setiap tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 500 orang.

“Jadi ada penambahan jumlah TPS menjadi 613 TPS. Panitia setiap TPS, hanya 7 orang. Total 4.219 panitia. Surat suara pun perlu ada penambahan. Begitupun bilik suara. Belum makan dan minum dan kebutuhan lainnya,” terangnya.

Namun, lanjut kata Dia, pelaksanaan Pilkada sedikit terkendala dengan anggaran yang terbatas. Sudah disiapkan anggaran untuk Pilkades 177 desa, tapi adanya surat Kemendagri, Pilkades harus sesuai Prokes membuat anggaran membengkak.

“Kami carikan anggaran untuk Pilkades. Anggarannya tidak sedikit, menganggu APBD. Apalagi ada refocusing,” ungkapnya.

PenulisYusnadi
- Advertisment -

Headline