26 C
Makassar
Kamis, Juli 7, 2022
BerandaHukrim3 Jurnalis Makassar Diperiksa di Polda, Prof Marwan Mas : Kalau ada...

3 Jurnalis Makassar Diperiksa di Polda, Prof Marwan Mas : Kalau ada kekerasan Ya Diproses Pidana

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kasus dugaan kekerasan Aparat Kepolisian terhadap 3 Jurnalis Makassar sudah dalam tahap pemeriksaan di Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel, Senin (3/10/2019).

Tiga jurnalis Makassar yakni Muhammad Darwi Fathir jurnalis ANTARA, Saiful jurnalis inikata.com (Sultra) dan Isak Pasabuan jurnalis Makassar Today, mendapat kekerasan dari aparat kepolisian saat bertugas meliput aksi unjuk rasa penolakan pengesahan UU KPK dan Revisi KUHP, RUU pertanahanan, di depan Gedung DPRD Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019).

Pengamat Hukum Universitas Bosowa, Prof. Marwan Mas menilai jika tindakan menghalang-halangi Jurnalis dalam bekerja itu tidak boleh dilakukan oleh Aparat Kepolisian, karena Jusnalis di dalam bekerja telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

BACA: LBH Pers Resmi Laporkan Kekerasan Jurnalis di Polda

”Jadi pemebritaan itu dilindungi oleh Undang-Undang, jadi wartawan tidak boleh dihalang halangi pekerjaaannya di bidang Pers,” Katanya Prof Marwan Mas.

Menurutnya bahwa, masyarakat bisa mengetahui informasi fakta yang terjadi itu berasal dari Jurnalis yang bekerja. “Apa yang terjadi dilapangan, apa yang menjadi fakta saat unjuk rasa supaya masyarakat tahu fakta itu, dari mana dia (masyarakat) mengetahui, ya dari Pers, ketika dia menyampaiakannya sebagaimana adanya,” imbuhnya.

BACA: 3 Jurnalis Korban Kekerasan Polisi Jalani Pemeriksaan di Reskrim Polda 

Dia berharap jika memang terjadi pelanggaran yang dilakuka oleh oknum Polisi, POLDA Sulsel harus memproses kasus tersebut. “Sehingga laporan ke POLDA supaya di proses, jangan karena yang menghalang – lalangi adalah oknum polisi dan yang memproses juga polisi sehingga tidak diproses. Kalau memang ada pelanggaran dalam pengamanan unjuk rasa, semua itu ada SOPnya, ada prosedur SOP. Apakah memang prosedurnya seperti itu, saya kira tidak. Karena bagaimana pun pers mesti dilindung dalam meliput apa yang terjadi ditengah tengah masyarakat,” terang Pengajar di Fakultas Hukum Unibos ini.

BACA JUGA :  Wilayah Laut Sulawesi Rawan Jadi Tempat Peredaran Narkotika

Prof Marwan belum dapat memastikan bentuk sanksi yang harus di berikan, namun begitu dia memastikan jika terdapat penggaran terhadap SOP oleh oknum Polisi dalam hal menghalang-halangi Jurnalis dalam bekerja.

“Saya kira ini pelanggaran terhadap SOP, kalau tidak terjadi penganiayaan berarti bukan pelanggaran pidana. Kecuali kalau terjadi penganiayaan itu lain cerita. Kalau ada kekerasan, ya diproses pidana,” tutupnya.

Pemeriksaan ketiga Jurnalis ini di Direktorat Reskrim Umum (Ditreskrimum) Polda Sulsel, dilakukan setelah ketiganya didampingi tim Aliansi Advokasi Hukum menjalani pemeriksaan di Propan Polda Sulsel, terkait sanksi etik anggota Polri.

“Ketiga korban didampingi oleh tim advokasi hukum LBH pers Makassar, mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi korban,” ujar Kadir Kadir Wakanubun

Menurut Kadir, pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi mereka pada tanggal 26 September, lalu di Polda Sulsel, terkait tindak kekerasan yang mereka alami pada saat peliputan aksi unjuk rasa.

“Untuk saat ini sementara dilakukan BAP korban oleh penyidik polda Sulsel. Hari ini juga korban membawa bukti berupa video, foto dan baju korban pada saat kejadian,” tandas Kadir.

Penulis: Muh. Ismail

spot_img
spot_img

Headline