MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wali Kota Makassar terpilih periode 2021-2026, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengaku tidak punya kuasa membendung amarah rakyat, jika proses pelantikan dirinya tidak kunjung menemui kejalasan.
Danny sendiri tidak merasa pusing. Ia mengaku siap dilantik kapan saja, selama itu sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi jika disengaja dan mengandung unsur politik, menurutnya, menjadi hal yang wajar jika rakyat Makassar mengamuk.
”Kalau saya, selama itu konstitusional, dilantik tahun 2024 pun saya tidak masalah. Kalau penundaan ini tidak sesuai konstitusi, dia berhadapan dengan konstitusi itu sendiri, dan tentunya rakyat,” ujar Danny saat ditemui di jalan Amirullah, Selasa (9/2/2021) petang.
”Saya tidak punya kehendak untuk menghentikan amarah rakyat. Kalau mereka tersinggung, ya hak nya rakyat untuk marah. Yang harus diamkan kemarahan rakyat, ya mereka yang buat marah,” lanjut Danny.
Lebih lanjut Danny mengatakan, dia tidak akan mengarahkan dan melarang jika memang kemarahan itu kehendak rakyat. Menurutnya, sudah seharusnya pemimpin untuk menenteramkan masyarakat, bukan sebaliknya.
”Tapi biasanya pemimpin itu menenteramkan rakyat, bukan malah meresahkan. Tapi ada juga pemimpin yang lain-lain,” tutup Danny.
Diketahui, kabar terkait ketidakpastian waktu pelantikan mulai tersebar luas. Meskipun sebenarnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sudah menyatakan pelantikan bakal dilangsungkan secara serentak pada tanggal (17/2/2021) mendatang.
Meski begitu, sejumlah pihak merasa khawatir masyarakat Makassar, khusisnya loyalis Danny-Fatma, bakal mengamuk jika pelantikan bakal berlangsung di tanggal (17/2/2021) mendatang.
Salah satu pihak yang merasa khawatir adalah ketua DPRD kota Makassar, Rudianto Lallo. Menurutnya, jika pelantikan benar-benar diundur, maka peluang kemarahan warga Makassar akan sangat besar.
”Kalau saya, sebaiknya pak Gubernur segera melantik pak Danny dan ibu Fatma. Karena Makassar ini kan tidak ada sengketa. Lagian kita sudah dipimpin Pj selama 21 bulan,” jelas Rudianto Lallo.
”Kalau molor, bisa bahaya. Warga Makassar bisa saja ngamuk. Soalnya wali kota dan wakil wali kota terpilih kan pilihan mereka, bukan pilihan pak Gubernur,” lanjutnya politisi Nasdem itu kepada awak media.
Selain Rudianto Lallo, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, juga menilai tidak ada kewenangan Gubernur Sulsel untuk mengulur pelantikan, sebab yang memutuskan adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sehingga, jika memang SK sudah ada dan pelantikan tidak kunjung dilakukan, hal itu memberi gambaran bahwa Gubernur memang tidak welcome dengan keterpilihan Danny-Fatma di kota Makassar.
Akan tetapi, Ali berharap agar emosi warga tidak tersulut. Hal ini dimaksudkan agar situasi bisa stabil dan kondusif.
”Yang mengeluarkan SK pelantikan adalah Mendagri. Jika SK sudah ada, saya rasa tidak ada alasan Gubernur untuk tidak melantik wali kota Makassar. Kalau SK nya sudah ada dan tidak dilantik, berarti Gubernur memang yang cari masalah. Bukan hanya berhadapan dengan pendukung DP saja, tapi di jalur hukum juga,” ujar Ali.
”Saya rasa kalau Gubernur lebih transparan dan lebih kooperatif, saya kira akan aman-aman saja,” jelasnya.
