SULSELEKSPRES.COM – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, melaksanakan webinar secara rutin pasca penerbitan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai kebijakan PPKM dan Posko Penanganan COVID-19 di Desa. Webinar tersebut merupakan upaya memberikan penjelasan dan menanggapi permasalahan yang dihadapi Daerah dan Desa, untuk dapat segera ditindaklanjuti percepatan penyelesaian masalahnya.
“Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi ke daerah dan desa secara langsung maupun virtual. Semua ikhtiar ini dalam rangka memastikan terlaksananya kebijakan penanganan COVID-19 di Desa,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dilansir dari situs resmi Satgas Covid-19.
Pemerintah melalui Kemendagri juga melakukan percepatan dengan jejaring komunikasi, melalui koordinator Ditjen Bina Pemerintahan Desa secara berjenjang. Dalam perkembangan data 7 hari terakhir (28 Agustus – 3 September 2021), dilaporkan 2.374 posko Desa telah dibentuk dengan total kebijakan yang telah diterbitkan oleh Desa berupa Perdes sebanyak 577, Perkades sebanyak 194 dan SK Kades sebanyak 1.134.
Ditjen Bina Pemerintahan Desa akan menyiapkan aplikasi guna mempermudah pelaporan rekap tingkat prov/kab/kota dari PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko Desa. Melalui aplikasi tersebut juga dapat dilakukan pemutakhiran data, penyimpanan data pendukung berupa dokumen rekapitulasi dari Daerah, regulasi Daerah dan Desa, serta foto dokumentasi posko Desa.
“Pelibatan kebijakan Desa dalam pelaksanaan PPKM di wilayah terkait serta pembentukan posko Desa, adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan pengendalian COVID-19 di daerah. Tentu saja, kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku di masyarakat sangat diperlukan. Termasuk ikhtiar tiap individu untuk disiplin protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi,” ujar Menkominfo Johnny.
