SULSELEKSPRES.COM, JAKARTA — Perkembangan bisnis digital lintas negara dan kecerdasan buatan (AI) mendorong administrasi perpajakan untuk beradaptasi. Tantangan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam forum internasional Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, 13–15 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi tuan rumah forum bertema Smart Taxation, Shared Prosperity atau Perpajakan Cerdas, Kemakmuran Bersama tersebut. Pertemuan ini mempertemukan administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah untuk bertukar pengalaman, memperkuat kerja sama, serta mencari pendekatan menghadapi perubahan lanskap perpajakan global.
Salah satu isu yang dibahas adalah bagaimana administrasi pajak merespons aktivitas bisnis berbasis platform dan layanan digital lintas negara. Pembahasan mencakup identifikasi wajib pajak dan transaksi, pendekatan pemajakan layanan digital, hingga pertukaran data antarnegara.
Bagi dunia usaha, penguatan kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung kepastian perpajakan dan mempermudah pemenuhan kewajiban pajak di tengah model bisnis yang semakin lintas batas.
Bisnis Digital dan AI Uji Adaptasi Administrasi Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi perubahan model bisnis dan transaksi internasional.
Menurutnya, pertukaran pengalaman dapat menjadi bekal untuk memperbaiki pengelolaan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
“Melalui forum ini, kita saling belajar untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Harapannya, wajib pajak semakin mudah memenuhi kewajibannya dan dunia usaha mendapatkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujar Bimo.
Selain perpajakan digital, forum ini membahas perkembangan kecerdasan buatan yang membawa peluang sekaligus tantangan bagi administrasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, tetapi juga menuntut otoritas pajak menyesuaikan kemampuan dan pendekatan kerjanya terhadap perubahan aktivitas ekonomi.
BRITACOF 2026 mengangkat empat agenda utama, yakni pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak, peningkatan pelayanan wajib pajak, penguatan kapasitas institusi perpajakan, serta pengembangan dialog dengan dunia usaha dan industri.
Berbagi Praktik untuk Perbaikan Layanan
Forum tersebut juga mengagendakan peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0 dan Taxpayer Service Product Portfolio (TSPP) 2.0. Kedua produk ini memuat praktik administrasi dan pelayanan perpajakan yang dapat menjadi referensi bagi negara peserta dalam mengembangkan sistem sesuai kebutuhan masing-masing.
Bagi DJP, pertukaran praktik tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas pelayanan, mengembangkan kompetensi pegawai, dan meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan perpajakan di era digital.
BRITACOF merupakan bagian dari kerja sama dalam Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM), yang dibentuk pada 18 April 2019 di Wuzhen, Republik Rakyat Tiongkok.
Mekanisme tersebut mencakup 38 administrasi pajak dari berbagai negara dan wilayah serta 30 pengamat dari lembaga perpajakan dan organisasi. Kerja sama ini mendorong pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas administrasi pajak, dan penyelesaian sengketa perpajakan dengan tetap menghormati kedaulatan serta hukum masing-masing negara dan wilayah.
Forum BRITACOF ke-7 dihadiri Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, serta perwakilan anggota dan pengamat BRITACOM.
Sebagai tuan rumah, Indonesia berharap forum ini menghasilkan manfaat nyata bagi penguatan administrasi perpajakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai tuan rumah, Indonesia berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata. Bagi DJP, pengalaman yang dibagikan dalam forum ini dapat menjadi bahan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan kemampuan pegawai, dan menghadapi perubahan cara masyarakat menjalankan usaha,” pungkas Bimo.
Melalui BRITACOF 2026, kerja sama internasional diharapkan dapat memperkuat administrasi perpajakan yang adaptif, memberikan kepastian bagi wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
