JAKARTA – Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dikeluhkan anggota Komisi VI DPR RI, Fadhlullah.
BPKN dituntut bisa lebih nyata mewujudkan tugasnya melindungi konsumen. Sejumlah kasus yang menempatkan konsumen sebagai korban pengusaha atau perusahaan nakal adalah isyaratnya.
“Lihat saja persoalan-persoalan seperti First Travel, Aco, Buvanes Spinal, Vaksin Palsu, dll, yang jadi bulan-bulanan itu adalah konsumen,” keluh anggota Komisi VI DPR RI ini melalui rilisnya, Minggu, (3/9).
Fadhullah mengingatkan, jika masalah serupa terus berulang dan bertambah, itu sudah menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian negara.
“Di sinilah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) harus hadir. Harus nyata. Jujur saja, BPKN selama ini hanya cenderung pasif. Wajar jika keberadaannya belum dirasakan oleh masyarakat,” kata legislator asal Aceh itu.
Padahal, sambungnya, idealnya lembaga BPKN menjadi garda terdepan Negara dalam memberikan perlindungan konsumen. Mereka bukan lain adalah warga negara Indonesia sendiri.
Fadhlullah berharap, BPKN ke depan perlu dikelola dengan lebih profesional dan proaktif terhadap persoalan persoalan ketidakberdayaan konsumen nasional.
“Proaktif, agresif, jemput bola, saya pikir gaya seperti ini yang dibutuhkan agar BPKN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
“Dampak dari persoalan konsumen ini cukup serius. Mulai dari kerugian materil hingga yang mengakibatkan kematian. Jadi semua itu akibat ketiadaan perangkat perlindungan konsumen yang harusnya disiapkan oleh BPKN,” tutupnya.
