MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah menekankan profesionalisme dan integritas dari insan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulsel.
“Izinkan saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-73, tentu momentun ini mari kita bersama-sama lebih merenung, melihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Khususnya penegakan hukum, hampir rata-rata yang tersangkut kasus hukum dari PUPR dari program-program infrastruktur,” tegas Prof HM Nurdin Abdullah saat ditemui di Taman Mapakui, Makassar, Senin (3/12/2018).
Selain menjaga integritas, Prof Nurdin Abdullah juga mengingatkan, betapa pentingnya memperhatikan dan menjaga kualitas pengerjaan.
“Apa yang setiap tahun kita kerjakan, bisa dinikmati oleh masyarakat dalam waktu yang panjang. Kita sadari bahwa kemampuan keuangan negara yang begitu terbatas, sementara kebutuhan kita yang semakin banyak. Sehingga kita berupaya sekuat tenaga agar kerjaan kita tidak selalu membebani biaya pemeliharaan,” harapnya.
Prof HM Nurdin Abdullah menjelaskan, memasuki akhir tahun ke-4 Kabinet Kerja dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berbagai capaian Kementerian PUPR telah dirasakan langsung manfaatnya dan mendapat apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat.
“Terobosan baru dan lompatan perlu terus dilakukan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Ide-ide kreatif dan inovatif harus dapat diimplementasikan dalam setiap gerak langkah kita. Percepatan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi modern, sehingga dihasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih murah,” ungkapnya.
Di akhir tahun 2018 ini, insan PUPR diminta kembali fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk mencapai prognosis sebesar 93 persen sesuai target yang disampaikan saat Rakortas Kementerian PUPR pada November 2018 lalu, dengan tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan.
Sedangkan, untuk tahun 2019 mendatang, Kementerian PUPR diberikan amanah alokasi anggaran sebesar Rp110,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar dari seluruh Kementerian/Lembaga.
Kementerian PUPR juga mendapat amanah tambahan untuk mendukung misi penguatan SDM dan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sekolah, perguruan tinggi, madrasah, serta pasar induk regional.
