MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi D DPRD Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 13 Juli 2020 mendatang.
Rapat tersebut mengundang langsung Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dusdukcapil).
Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin mengungkapkan jika berkaca pada PPDB jalur non-zonasi kesimpulan yang dapat ditarik dinas pendidikan sama sekali tidak siap menyelenggarakan hal ini. Apalagi hingga saat ini persoalan-persoalan tersebut belum juga tuntas.
“Jadi dinas pendidikan untuk melaksanakan PPDB saya kira tidak siap,” ujar legislator Demokrat ini.
Ketidaksiapan itu terlihat pada sejumlah masalah server yang digunakan dalam mendaftar PPDB jalur nonzonasi.
Selain itu Fatma juga sempat mempertanyakan sirup pengadaan 2020 yang ditaksir sebesar Rp214 juta terhadap enam item peranti lunak dianggap menjadi salah satu penyebab persoalan server.
Masalah zonasi wilayah juga kerap menuai persoalan di masyarakat, dimana beberapa akurasi titik koordinat sempat diragukan dewan karena ada perbedaan data zonasi secara fisik dan koordinat.
Ketua komisi D DPRD Kota Makassar Wahab Tahir juga angkat bicara terkait persoalan tersebut, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah sikap saling lempar tanggung jawab antar dinas. Sehingga hal ini kemudian menjadi rekomendasi dewan untuk memberi tanggung jawab kepada Diskominfo.
“Jadi tidak ada lagi lempar tanggungjawab, jadi kami rekomendadikan harus siap dengan segala peranti yang dimiliki. Harus mendukung PPDB online, jadi tidak perlu lagi saling lempar,” ujarnya
