MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntaskan kasus korupsi tanpa adanya tendensi politik.
Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadi Wokanubun, mengatakan bahwa KPK harus berani mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Khususnya nama-nama yang ada dalam buku merah tersebut.
BACA: Dukung Indonesialeaks, Jurnalis dan Aktivis Anti Korupsi Gelar Aksi Tutup Mulut di Car Free Day
“Titik sentuh dari persoalan ini adalah KPK. KPK harus berani mengusut tunraa kasus korupsi tanpa ada tendensi politik. Khususnya mengusut nama-nama yang terlibat dalam buku merah KPK itu,” katanya, saat ditemui disela-sela aksi Unras di Jalan Boulevard, Minggu (11/11/2018).
KPK sebagai lembaga yang konsen terhadap isu-isu korupsi, harus siap dengan hal itu, karena saat ini ancaman pemberantasan korupsi sangat sulit dilakukan jika bersentuhan dengan pihak-pihak yang tidak ingin kasus korupsi dituntaskan.
BACA: ACC Minta KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Sulsel yang Mandek
“Olehnya itu, KPK sebagai lembaga yang konsen terhadap isu korupsi, harus mendengar aspirasi masyarakat. Dengan serius dan terus menerus untuk membongkar kasus ini (buku merah),” jelasnya lagi.
Gerakan yang dilakukan Jurnalis, Mahasiswa, dan aktivis anti korupsi di Boulevard merupakan respon atas adanya laporan terhadap Indonesialeaks yang mengungkap soal buku merah yang dirobek oleh penyidik KPK sendiri.
BACA: 5 Kasus Korupsi Mandek di Tangan KPK, ACC: Tidak Ada Tindakan Nyata
Bahkan, Kadir meminta KPK memeriksa kembali saksi-saksi yang terlibat dalam kasus yudisial review undang-undang tentang peternakan. Sebab, katanya, disitulah awal mula kasus buku merah tersebut ada.
“Kasus yang melibatkan Basuki Hariman harus terus dilanjutkan, tidak boleh hanya sampai disini. Olehnya itu kami dari masyarakat sipil meminta KPK untuk menuntaskan masalah ini. Karena, polemik ini muncul karena adanya BAP salah satu saksi dalam kasus Basuki Hariman,” jelasnya.
