BONE,SULSELEKSPRES.COM – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, berbagai usulan dan permintaan pemerintah daerah dan masyarakat nelayan serta petani tentu akan dikawal untuk menjadi perhatian pemerintah pusat untuk program pembangunan kedepan.
“Tidak hanya fokus pada bantuan tetapi kami juga harapkan kepada masyarakat sudah bisa mengakses permodalan baik dari KUR, Bantuan dana dari KKP dan sebagainya agar para nelayan dan petani lebih mandiri lagi,”jelasnya dalam sosialisasi dan pelaksanaan program prioritas perikanan tangkap kepada nelayan di Ballroom Hotel Novena, Jalan Ahmad Yani, Senin (09/03/2020).
Bukan hanya itu, Namun juga memudahkan nelayan mendapatkan asuransi. Andi Akmal Pasluddin bahkan secara khusus mendatangkan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulfikar Mochtar ke Bone untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan nelayan termasuk, apa yang menjadi harapan dan aspirasi mereka.
Putra asli Bone Selatan itu menegaskan, nelayan harus dibantu dan juga dijamin kesejahteraanya. Andi Akmal Pasluddin ingin agar nelayan terus diberdayakan. Caranya, dengan mempermudah mereka mendapatkan modal usaha melalui KUR.
“Saya minta kepada para pemodal, kepada pihak bank, agar tidak memberatkan nelayan yang ingin mengurus modal usaha. Beri mereka kemudahan,” tegasnya.
“Kedepan sektor kelautan dan perikanan di Bone harus menjamin kesejahteraan masyarakat nelayan. Olehnya itu, tahun ini saya pastikan akan ada banyak bantuan dari pusat yang masuk ke Bone. Saya ingin masyarakat nelayan kita kedepan, lebih sejahtera,” Sambungnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, telah melakukan terobosan baru dalam program system layanan informasi cepat atau proses perizinan kapal berkapasitas 30 GT dalam satu jam.
BACA: KKP Serahkan Asuransi dan Bantuan Kredit Bagi Nelayan Bone
Hal ini dilakukan untuk memudahkan nelayan dalam mendapatkan perizinan dengan cepat.
Direktur Jendral Perikanan Tangkap KKP RI, Muhammad Zulficar Mochtar mengungkapkan, Pemberian bantuan ini tentu sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi.
“Kurang 60 hari Pak Edi Prabowo sebagai menteri KKP RI, Kita sudah menjalankan system layanan informasi cepat atau proses perizinan kapal berkapasitas 30 GT keatas dalam satu jam itu selesai semua,” Ungkap Zulficar.
M.Zulficar menyebutkan, setelah berjalan system tersebut, terdapat sekitar 1700 izin perikanan sudah diproses oleh pihak KKP termasuk 410 SIUP dan lainnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone Wahidah berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mewujudkan semua yang menjadi harapan para masyarakat nelayan termasuk penyediaan alat bantu tangkap, alat pendingin atau cool storage dan permodalan serta lainnya.
“Kami akui, dana APBD kita di bone khususnya di dinas kami sangat kecil sehingga bantuan yang kami salurkan tidak merata, oleh karena itu diharapkan melalui tangan pemerintah pusat dan dewan, sekiranya berbagai bantuan dapat disalurkan di bone,” Harapnya.
