MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) Dinas Sosial Kota Makassar membuat posko pengaduan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pasalnya jelang Pemilihan Umum bantuan sosial dari Kementerian Sosial sangat rawan dijadikan sebagai alat politik. Untuk menggaet suara dari masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Iskandar Lewa, mengatakan bahwa posko tersebut beroperasi selama 24 jam di Kantor Dinsos. Hal itu dilakukan untuk menerima keluhan dari masyarakat terkait penyalahgunaan bansos.
“Posko ini terpadu, bekerjasama dengan kepolisian,” kata Iskandar, Selasa (26/2/2019).
Iskandar menyebutkan, jumlah penerima manfaat PKH di Kota Makassar sebanyak 22.871 jiwa. Namun, jumlah dana yang diterima setiap rumah tangga bervariasi, mulai dari Rp550 ribu sampa Rp2 juta.
Sementara Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan, berupa bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen.
Bantuan tetap setiap keluarga per tahun senilai Rp550 ribu dan PKH akses Rp1 juta. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa per tahun terdiri dari ibu hamil Rp2,4 juta, anak usia dini 0 sampai 6 tahun senilai bRp2,4 juta.
Sedangkan bagi pelajar juga bervariasi. Untuk siswa SD Rp900 ribu, SMP atau sederajat Rp1,5 juta dan SMA Rp2 juta. Bagi penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta serta lanjut usia 60 tahun ke atas Rp2,4 juta.
Bantuan Sosial (Bansos) PKH diberikan selama empat kali dalam satu tahun. Pencairan pertama dilakukan Januari, April, Juli, dan Oktober.
“Total yang disalurkan untuk Kota Makassar sekitar Rp64 miliar,” ungkapnya.
Penulis: M. Syawal
