“Secara umum atau secara nasional APBN kita naik, 13,7 persen. Tetapi memang kita berharap khususnya provinsi dan daerah membuat program tersebut prioritas jangan pendukung. Supaya satu rupiah pun, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itu harapan kita,” kata Prof HM Nurdin Abdullah.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Dengan diterimanya DIPA ini. Dia berharap anggaran ini bisa disinergikan dengan kebijakan yang ada. “Ini akan bemanfaat jika kalau sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota bisa kita wujudkan,” harapnya.
BACA: 4 Tahun Dana Desa, Jokowi: Hingga Kini Sudah Rp187 Triliun
Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa penyalurannya dilaksanakan melalui KPPN di daerah. KPPN di wilayah Sulawesi Selatan akan menyalurkan DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3,43 triliun dan Dana Desa sebesar Rp2,35 triliun.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Sudarmanto menyebutkan, APBN tahun 2019 ini merupakan penjabaran tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019.
Dengan tema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”, rencana keuangan tahunan pemerintah ini ditetapkan sebagai penopang perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh berkesinambungan dalam upaya mewujudkan kesejahteran masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
