30 C
Makassar
Kamis, Juli 29, 2021
BerandaDaerahBupati Bone Serahkan Keenam Ranperda Ke DPRD

Bupati Bone Serahkan Keenam Ranperda Ke DPRD

- Advertisement -

 

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Bupati Bone A.Fahsar Mahdin Padjalangi, didampingi Wakil Bupati Ambo Dalle, menyerahkan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone, Senin (14/06/2021).

Keenam Ranperda tersebut yakni
Pertama, Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Kedua, Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, Ranperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan bupati wakil bupati tahun 2024. Keempat, Ranperda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kelima, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 rencana tata ruang wilayah kabupaten Bone tahun 2012- 2023. Dan Keenam Ranperda tentang pengelolaan zakat.

“Rancangan Peraturan Daerah yang diserahkan hari ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saya mengharapkan dapat disempurnakan dari sumbang saran dan pendapat anggota DPRD Bone,” harap A Fahsar.

“Dan, kepada perangkat daerah yang terkait ranperda ini agar dapat mengikuti seluruh tahapan dalam proses pembahasan, demi menghasilkan produk hukum daerah yang aspiratif dan memiliki kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Bumi Arung Palakka,” tambah Bupati Bone dua periode ini.

“Ranperda ini memuat realisasi pelaksanaan APBD 2020 yang meliputi realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan,” jelasnya.

Lanjut, A Fahsar, untuk Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan dasar pelaksanaan keuangan daerah Pemkab Bone.

Sedangkan Ranperda tentang pembentukan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2024

“Pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah,” lanjutnya.

BACA JUGA :  Pemkab Gowa Raih Tiga Penghargaan di Bidang Kesehatan

Sambung, A Fahsar, untuk keberadaan Ranperda tentang pemerintahan desa, merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dengan menggabungkan lima Perda menjadi satu Peraturan Daerah atau dikenal dengan istilah omnibus law.

BACA JUGA :  Pemkab Gowa Raih Tiga Penghargaan di Bidang Kesehatan

“Kabupaten Bone merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang melakukan omnibus law untuk tingkat peraturan daerah. Adapun kelima Perda yang digabung diantaranya Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kades, Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang BPD, Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan, penghapusan, perubahan status desa, dan penetapan desa, dan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembangunan dan pendayagunaan aset desa,” sambungnya.

Selain itu masih ada dua Ranperda yang diserahkan yakni Ranperda tentang pengelolaan zakat, dan Ranperda tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW.

Sementara itu Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan mengungkapkan DPRD akan segera membahas keenam Ranperda tersebut. Ranperda itu setelah disampaikan ke Pimpinan DPRD maka dilakukan Bamus untuk menentukan mekanismenya.

BACA JUGA
PenulisYusnadi
spot_img
spot_img
spot_img

Headline

- Advertisment -