Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan politik, Muh. Saifullah menilai pemberitaan semacam ini merupakan upaya menyesatan dan penggiringan opini publik semata.
Menurut Saifullah, dirinya telah mempelajari persoalan tersebut dan sama sekali tidak menemukan kaitan antara program Kementan yang berskala nasional dan Pilgub di Sulsel.
BACA: DPR RI Sebut Program Mentan Untuk Kesejahteraan Rakyat
“Ini hanya penggiringan opini serta adanya upaya penyesatan informasi ke publik. Setahu saya tak ada kaitan antara program Kementan dengan Pilgub Sulsel”, ujar peneliti dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) ini.
Program Kementan yang diberi nama ‘Bekerja: Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera” ini, kata Saifullah, merupakan program nasional yang diimplementasikan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbasis pertanian. Jadi tak ada hubungannya dengan Pilkada.
Saifullah menambahkan, munculnya isu seperti ini karena program ini bertepatan dengan Pilgub Sulsel. Padahal program ini disusun oleh Kementan dengan pertimbangan masa waktu tanam. Jadi asumsi dikaitkan degan Pilkada ini tidak nyambung.
“Bantuan bibit hortikultura misalnya, ini dilakukan terkait masa tanam petani karena stok bibit yang ada harus disalurkan. Kalau tidak akan busuk dan justru itu merugikan negara dan petani”, tandasnya.
Terkait kebijakan publik, apalagi itu dalam kerangka bantuan, kata Saifulah, apa bila banyak pihak yang keberatan, maka bantuan itu bisa saja ditarik kembali oleh Kementan.
“Tapi apa rakyat tidak marah.? Pasti marah. Koq membantu kesejahteraan dan mengangkat masyarakat miskin di pedesaan dihalang-halangi dengan alasan pilkada”, pungkasnya.
Penulis: Abdul Latif