MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Jelang akhir masa jabatannya, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dikawal ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
“Dua hal yang menjadi fokus KPK, aset dan optimalisasi pendapatan, kebetulan dua hal ini juga menjadi konsen kita. Jadi ketemu ini barang. Diskusinya menarik sekali, kami bersyukur sekali karena KPK turun langsung, kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan negeri. Kordinasi dengan beberapa NGO agar dibantu baik itu persoalan optimalisasi pendapatan, mulai pajak, pbb, makan minum, dan banyak hal,” jelas Danny dalam Rapat Evaluasi Progres capaian rencana aksi kegiatan bidang Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di ruang kerja wali kota Makassar, Rabu (28/11/2018).
BACA: Begini Cara Danny Kampanyekan Jokowi-Ma’ruf di Makassar
Hasilnya dari pendapatan adalah, pemerintah kota akan menggelar Rakor pendapatan itu langsung di KPK, yakni tanggal 11 Desember tahun ini. Termasuk, pencapaian kinerja yang pada posisi 60,23 persen. Pihaknya pun akan mewajibkan semua wajib pajak seperti pemilik restoran, hotel, untuk hadir. Karena ini juga menjadi perintah KPK.
“Target kita, kalau ini semua berjalan dengan baik, Rp.3triliun PAD bukan barang tidak masuk akal,” ucap Danny lagi.
Belajar dari tuntutan beberapa pihak, tentang misalnya Makassar Mall. Danny mengaku kaget dengan beberapa keganjalan yang dijumpai. Makassar Mall yang jelas-jelas adalah aset pemerintah daerah, diklaim pihak gara-gara perjanjian-perjanjian yang lemah. Sehingga diklaim menjadi miliknya mereka. Hal inilah yang terus dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, yang keberulan hari ini juga menjadi konsen KPK.
BACA: Danny Pomanto Ulas Kekuatan UMKM pada F8 di Seminar Bank Indonesia
“Termasuk beberapa hal tentang sistim transparansi smart city kita yang coba kita sinergikan baik melaui musrembang, e planning, ebudgeting. Begitu pula sistim PLB untuk tender. Termasuk aset-aset tanah kita. Ini akan kita bawa ke rakor pendapatan dan aset,” katanya.
Begitu juga dalam rencana rakorsus bulan Januari, Danny mengatakan akan meminta KPK terlibat mengawal masa akhir pemerintahannya. “Saya ingin tanpa saya pemerintahan ini terkawal dengan baik. Baik pengawasan dari TP4D di kejaksaan maupun pengawasan KPK,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Korsupgah Pencegahan Korupsi Sulsel Dwi Aprilinda membenarkan hal ini. Saat ini pihaknya tengah melakukan monitoring, program pemberantasan korupsi terintegrasi.
“Murni monitoring atas usaha-usaha pencegahan yang dilakukan. Hari ini kami konsul juga, selain ada sektor perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas aktif, Optimalisasi pendapatan daerah, kemudian aset daerah,” pungkasnya.
