JAKARTA – Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) masih berupaya agar usulan anggaran DPR sebesar Rp 7,25 triliun dapat disetujui pemerintah.
Hal itu diungkapkan Ketua BURT DPR RI Anton Sihombing. “Kemarin kan Rp 5,7 triliun nanti kan kami rapat lagi. Masa pemerintah mau DPR nya keleleran,” kata Anton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8) dilansir dari kompas.com.
Pembahasan anggaran akan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2017.
“Nanti realitasnya itu kan sesudah pidato Presiden,” lanjut dia.
Lebih jauh, ia tak mau menyebutkan, seperti apa gedung baru yang akan dibangun, termasuk berapa lantai yang diinginkan DPR.
Ia hanya menekankan bahwa ruang kerja anggota Dewan saat ini sudah tak layak.
Saat gedung DPR dibangun, kapasitasnya diperuntukkan bagi 800 orang dengan jumlah anggota DPR 400 orang. Jumlah ini terus bertambah. Saat ini, ada 560 orang anggota DPR dan akan bertambah menjadi 575 orang untuk periode 2019-2024.
Satu anggota DPR dibantu oleh dua orang tenaga ahli dan lima orang staf ahli.
“Saya baru pulang dari dapil, kantor camat saja kamar mandinya di dalam, kamarnya luas, pegawainya di luar sama. Ini masa lembaga tinggi negara,” ujar Politisi Partai Golkar.
Ia juga mengajak pihak-pihak menolak pembangunan Gedung DPR untuk melihat langsung kondisi gedung wakil rakyat, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kalau ada yang teriak-teriak di luar biar kalau perlu saya undang lihat Gedung DPR-nya,” kata dia.
Untuk diketahui, Pada April lalu, DPR telah mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018. Namun, pemerintah hanya menyetujui Rp 5,7 triliun.
