MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Surat edaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang diteken Wakil Gubernur (Wagub) Andi Sudirman Sulaiman, yang mengaitkan bencana alam gempa bumi dengan perilaku syirik masyarakat, menuai kritik dari DPRD.
Anggota DPRD Sulsel, M Rajab mengatakan, semestinya Pemprov Sulsel tidak membuat surat edaran yang menghubungkan antara kejadian bencana dan perilaku manusia dalam budaya dan keadaban. Walaupun, dalam titik tertentu itu bisa dihubungkan, hanya saja bersifat spekulatif dan subjektif.
Baca: Surat Edaran Wagub Sulsel Serupa Belati
Baca: Surat Edaran Wagub Rawan Dijadikan Alat Kelompok Intoleran
“Inikan ranah agama. Dan itu sangat spekulatif subjektif. Konten suratnya juga hal yang seharusnya tidak diurus oleh Pemerintah Provinsi,” kata Rajab, Jumat (12/10/2018).
Menurut dia, Pemprov Sulsel sebaiknya hanya mengaitkan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi dari sisi sains. Bukan pendekatan yang bersifat subjektif spekulatif.
“Perkara bentuk budaya yang berbau kesyirikan, ini hal yang sangat debatable. Apakah kita mau mengatakan ‘Maccera Tasi’ dalam budaya orang Luwu itu, budaya yang berbau kesyirikan? Lalu, siapa yang punya otoritas untuk mensyirikkan suatu kebudayaan?,” lanjut juru bicara DPW Nasdem Sulsel ini.
Baca: Gempa Palu, Bulukumba dan Wajo: Pemprov Sulsel Terbitkan Edaran Jauhi Syirik dan Maksiat
Dirinya meminta Pemprov Sulsel, agar lebih bisa melihat skala prioritas yang harus disikapi.
“Sebaiknya, pemrov bicara soal kemiskinan, pengangguran, honorer K2, dan pendidikan di daerah terpencil,” ujar dia.
Ciderai Semangat Pluralisme
Terbitnya surat edaran wagub sulsel nomor 120/6759/WAGUB, tentang Himbauan untuk Seluruh Pemerintah ‘Propinsi Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan’, dinilai rawan dijadikan alat legitimasi oleh kelompok tertentu untuk bertindak intoleran di Sulsel.
Demikian ungkapan Mantan Ketua IJABI Sulsel, Muh.Nasir Tarawe kepada Sulselekspres.com, Kamis (11/10/2018).
Baca: Andi Arief Tanya Jokowi: Kapan dan Dimana Nonton atau Baca Game Of Thrones?
“Sebagai aparat negara (pemerintah) harus selalu berfokus pada sudut pandang bagaimana yang terbaik bagi bangsa dan warga masyarakatnya, dan dengan atas dasar itu mereka mengambil kebijakan,” jelas Nasir.
Himbauan ini, lanjutnya memang dapat berpotensi menciderai semangat pluralitas masyarakat Sulsel. Sebab sudut pandang melihat sebuah kegiatan berbau kesyirikan, misalnya bagi sesama muslim saja, kerap berbentur dengan pendapat yang beragam. Demikian pula dengan ritus lain-lain.
Belum lagi jika berbicara tentang pandangan agama-agama selain Islam, seperti kristen, yahudi, hindu, maupun budha.
Baca: Mengenal Andi Sudirman Sulaiman, Pendamping Baru Nurdin Abdullah
“Sehingga himbauan semacam ini tidak perlu ada. Himbauan ini menurut saya (juga) tidak perlu ada dari beliau,” imbuhnya.
Seharusnya, langkah yang terkesan monolitik ini, membuat seorang Andi Sudirman Sulaiman harus sadar bahwa jabatan sebagai Wakil Gubernur merupakan ruh pemimpin yang hadir ditengah-tengah masyarakat yang pluralis.
Baca: Anggota DPR RI Luthfi Mutty Sebut Surat Edaran Pemprov Sulsel Ngawur
“Dan sekiranya surat ini terbit berpotensi menimbulkan prilaku-prilaku intoleran ditengah-tengah masyarakat,” Nasir menyayangkan.
