MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, dalam hal ini komisi C, menganggap Kadis PU bisa perlambat penetapan RAPBD.
Pihak komisi C merasa geram terhadap kepala Dinas Pekerjaan Umum, Muhammad Anzar, karena beberapa kali mangkir dari undangan sidang.
Anggota komisi C DPRD kota Makassar, Amirullah, menganggap bahwa ada beberapa poin urgen yang harus dibahas bersama Kadis PU, tetapi pihak terkait selalu mangkir dan hanya menutus stafnya saja.
“Beberapa kali kita undang rapat pembahasan anggaran tetapi tidak pernah hadir, dia hanya selalu mengutus staf,” buka Amirullah, Selasa (27/8/2019).
“Sementara staf yang diutus juga tidak bisa menjelaskan apa-apa,” lanjutnya.
Amirullah juga mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki hutang puluhan milliar rupiah yang dioper ke APBD 2019.
“Dinas PU ini memiliki hutang puluhan milyar rupiah sejak 2017 lalu, yang kemudian dioper ke APBD 2019,” tambah Amirullah.
Amirullah juga mengatakan, jika di rapat selanjutnya Kadis PU tidak hadir, maka oenetapan APBD oerubahan akan molor dan akan berimbas pada percepatan pembangunan kota Makassar.
“Kalau di rapat selanjutnya tidak ada lagi, maka ini bisa berdampaj pada APBD perubahan 2019. Dan tentunya berimbas ke SKPD lainnya. Inikan suatu kesatuan,” jelasnya.
“Atau mungkin dia tidak bisa jelaskan hutang yang 10 milyar itu, iya kan?” sindirnya.
Dengan begitu, Amirullah meminta dengan tegas kepada pejabat walikota Makassar untuk melakukan evaluasi terhadap Anzar terkait posisunya di dinas PU. Mengingat saat ini Anzar juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar.
“Jangan sampai dia (Anzar) terlalu sibuk dengan pekerhaan di sekretaris kota, sampai lupa dengan pekerjaan lainnya, termasuk di dinas PU. Inikan busa terbengkalai kalau tidak diperhatikan. Apalagi di PU ini anggarannya terbesar kedua di kota Makassar,” tutupnya.
