MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa pihak pemerintah kota Makassar gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 ini.
“Pemerintah kota gagal, tentu ada KPK yang dilibatkan. Bayangkan saja, target PAD kita 2019 itu 1,6 trilliun, realisasi sampai hari ini boleh tanya di Bapenda, kalau tidak salah masih 1,1 T. Berarti kurang 500 milliar,” ujar Rudi saat ditemui dalam agenda refleksi akhir tahun, di Hotel Claro.
Kegagalan pemerintah kota dalam mencapai target PAD tersebut membuat pihak DPRD Makassar bertanya-tanya. Bisa jadi hal itu pula yang menyebabkan target PAD tahun 2020 tidak dinaikkan secara aignifikan.
“2020 kita target 1,7 T, kalau realisasinya 1,7 baru dikatakan berhasil. Atau misalnya target 1,7 lalu realisasi ada 2T PAD, itu baru berhasil pemerintah. Bagaimana caranya? Ini yang harus dimaksimalkan,” lanjut Rudi.
Terkait metode yang dapat dimaksimalkan untuk menambah serapan PAD, politisi partai Nasdem tersebut mengatakan bahwa pemerintah kota kurang jeli dalam melihat peluang.
BACA:Â Kunker ke Bali, Bamus DPRD Makassar Sharing Soal Renja 2020
“Tadi dicontohkan, ada ATM-ATM di kantor pemerintah. Ada gak manfaatnya itu untuk daerah? Kan itu potensi pajak, potensi pendapatan,” ujarnya.
“Belum lagi aset-aset Pemda yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Contoh Pasar Sentral, Karebosi, Pasar Butung dan lain lain. Apakah devidennya ini ada atau tidak. Ini semua yang harus digenjot oleh pemerintah supaya target PAD 1,7 terealisasi,” bebernya.
“Kalau PAD meningkat, kan yang sejahtera juga rakyatnya. Ini yang dicoba tadi dikasi masukan oleh penegak hukum.”
Kemudian pimpinan DPRD Makassar tersebut menyarankan pemwrintah kota untuk menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan, agar segala hal yang berpeluang menjadi celah penurunan PAD bisa diatasi dengan segera.
“Makanya saya katakan tadi kepada pemerintah, kerjasama saja dengan Kepolisian, kerjasama saja dengan Kejaksaan. Tidak usah jauh-jauh minta dari KPK, seperti itu.”
“Sekarang kita realisasi baru 1,1 dari target 1,6. Berhasil gak? Sudah ada KPK yang turun, Korsupgah itu. Nah ini yang jadi catatan kita, ini yang harus dikritisi saya kira. KPK sudah turun tapi nyatanya masih begitu PAD,” kritiknya.
“Seandainya KPK sudah turun, PAD juga sudah 1,6, itu baru berhasil menurut saya. Jadi potensi-potensi pajak ini yang harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Terkait penyebab kegagalan pemerintah dalam memenuhi PAD, Rudi mengatakan bahwa pihak pemerintah kota seharusnya lebih paham dalam hal ini. Terlebih lagi mereka yang berinterkasi langsing di lapangan.
“Anda bisa tanyakan ke pemerintah kota. Itu kan Bapenda dibantu Korsupgah KPK. Harusnya kalau sudah ada KPK, PAD juga naik. Ini kota Makassar lo, kota besar di luar Jawa. Gembong ekonomi timur, penyanggah ekonomi Indonesia timur pak, Sulawesi Selatan. Masa PAD nya masi 1 T.”
“Kenapa bisa? Apa ada kebocoran? Bisa ya bisa tidak. Ataukah pegawai pajak kita tidak maksimal melakukan tagihan pendapatan tadi,” tutup Rudi.
