29 C
Makassar
Rabu, Mei 25, 2022
BerandaParlemanDPRD Tolak Draft APBD Perubahan Pemkot Makassar

DPRD Tolak Draft APBD Perubahan Pemkot Makassar

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar secara resmi menolak draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemeritah Kota Makassar tahun 2020.

Poin utama dibalik penolakan draft APBD Perubahan ini karena realisasi anggaran dana Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah kota Makadsar dinilai tidak transparan.

Bahkan, pihak inspektorat tidak melakukan peninjauan pada APBD Perubahan tahun 2020 tersebut.

Selain itu, keterlambatan penterahan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) ke pihak DPRD kota Makassar juga menjadi salah satu penyebabnya.

Seharusnya, berdasarkan ketentuan, draft KUA PPAS Perubahan sudah diserahkan sejak pekan pertama bulan Agustus 2020. Akan tetapi, tanpa alasan yang jelas pihak pemkit justru baru menyerahkan pada pekan kedua bulan September 2020.

Dengan begitu, juru bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David, menegaskan bahwa PPAS Perubahan yang diserahkan juga tidak sesuai dengan ketentuan Mandatory Ekspendetur, yakni Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020.

BACA: Dewan Makassar Anggap Pj Walikota Lecehkan DPRD

Selain itu, juga menyalahi Permendagri No. 20 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2020, tentang Program Prioritas pemerintah pusat untuk refokusing dan relokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19 dan kesehatan, serta penanganan ekonomi yang ditimbulkan.

“Harusnya anggaran itu dibuat dan dimasukkan ke dalam proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, prioritas yang diberikan oleh TPAD ini semua melaksanakan proyek yang luar biasa besar,” buka Mario David dalam conferensi pers, Kamis (1/10/2020).

“Pertama, terkait pendesterian Rp127 miliar, renovasi losari sekitar Rp 20 miliar, dan pengadaan truk compactor Rp 60 miliar,” lanjut legislatir dari fraksi Nasdem tersebut.

BACA JUGA :  Pedagang Pasar Butung Desak DPRD Selesaikan Polemik KSU

Lebih lanjut Mario David menilai, pelaksanaan proyek tersebut tidak tepat sasaran. Mengingat, dalam kondisi pandemi seperti saat ini masyarakat lebih butuh bertahan pada sektor ekonomi keluarga dibandingkan keperluan proyek yang digagas pemerintah kota.

“Untuk apa kita mau laksanakan proyek besar itu padahal rakyat kita kelaparan. Jangan ngurus sampah dulu, kita harus urus perut rakyat dulu, kerja rakyat dulu, bukan penampilan yang kita laksanakan.”

“Harusnya dibuatkan program pengamanan ekonomi. Nah ini yang tidak ada di prioritas perubahan anggaran yang kami lihat, oleh karenanya kami menolaknya,” jelas anggota Komisi B DPRD kota Makassar tersebut.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak DPRD kota Makassar berencana membuat hak angket untuk menyelidiki arah sisa anggaran penanganan Covid-19. Kemudian kenapa hanya Rp98 miliar untuk covid-19.

“Pekan depan akan kami ajukan Hak Angket. Sejauh ini Fraksi Nasdem dan Golkar sudah sepakat. Fraksi-fraksi lain akan menyusul,” terangnya.

Jika dalam penyelidikan nantinya ditemukan penyalahgunaan anggaran, DPRD akan merekomendasikan ke BPK dan penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan dan kepolisian untuk mengusut itu.

“Tapi jika memang tidak ditemukan penyalahgunaan anggaran, Kemendagri akan melayangkan teguran keras kepada Pemkot,” tegas Mario.

spot_img
spot_img

Headline

IDR - Rupiah indonesia
USD
14.498,6
EUR
15.293,3
JPY
111,0
KRW
11,4
MYR
3.317,5
SGD
10.465,3