24 C
Makassar
Minggu, Oktober 17, 2021
BerandaHukrimDugaan Kekerasan Seksual di Lutim, Kuasa Hukum Pelapor Sayangkan Sikap Polisi

Dugaan Kekerasan Seksual di Lutim, Kuasa Hukum Pelapor Sayangkan Sikap Polisi

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Tim kuasa hukum kasus dugaan kekerasan seksual di Luwu Timur, menyayangkan sikap Polri yang belum membuka kasus dengan alasan menunggu bukti baru.

“Pernyataan itu dapat menyesatkan publik karena, seolah membebankan pembuktian pada pelapor. Dalam perkara pidana polisi yang punya kewenangan untuk mencari bukti bukan korban maupun masyarakat yang mencari keadilan.” Ungkap Rezky Pratiwi saat menggelar konfreensi pers secara virtual, Selasa (12/10/2021).

Menurutnya, seluruh bukti-bukti hanya dapat ditemukan dan diambil melalui sebuah proses hukum. Dengan ditutupnya proses penyelidikan melalui surat penetapan penghentian penyelidikan, kata dia, maka peluang untuk mendapatkan bukti-pun akan tertutup.

“Sebaliknya, dibuka kembalinya proses penyelidikan akan membuka peluang terhadap munculnya bukti-bukti yang mendukung proses penegakan hukumnya,” ujar Pratiwi.

Bukti-bukti yang menguatkan dan alasan mengapa penyelidikan harus dibuka kembali telah disampaikan Pihak korban/kuasa hukum korban dalam gelar perkara di Polda Sulsel sebelumnya pada 6 Maret 2020. Seluruh dokumen tersebut hanya akan diserahkan dalam proses penyelidikan/penyidikan ataupun dalam rangka membuka kembali proses tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Kami mempertanyakan komitmen Polda Sulsel untuk melakukan kembali penyelidikan. Sebab dalam Gelar Perkara Khusus Tanggal 6 Maret 2020 yang dilakukan atas permintaan kami di Polda Sulsel, tidak ditunjukkan keseriusan untuk membuka kasus ini. Tim kuasa hukum telah mengajukan permintaan sejak 26 Desember 2019, yang selanjutnya baru diminta hadir 6 Maret 2020, dengan undangan yang disampaikan pada 5 Maret 2020,” jelas Ketua LBH Makassar, Haidir.

Dalam gelar perkara pihaknya telah menyampaikan argumentasi hukum atas adanya sejumlah pelanggaran prosedur dalam proses penyelidikan yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta menyerahkan dokumen yang dapat dijadikan bukti yakni Laporan Psikologis oleh Psikolog P2TP2A Kota Makassar tertanggal 20 Desember 2019.

BACA JUGA :  Miris, Cucu Tebas Nenek Sendiri Hingga Tewas

Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa para anak korban mengalami kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang dilakukan oleh terlapor dan dua temannya.

“Kami juga telah memberikan dokumen yang menunjukkan pelapor telah melakukan pemeriksaan terhadap para anak korban di Puskesmas Malili dan mendapatkan surat rujukan untuk berobat yang dikeluarkan oleh dokter lain, tertulis hasil diagnosa bahwa para anak korban mengalami mengalami luka pada bagian intim dan child abuse,” paparnya.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya telah melakukan upaya dengan mengirim surat Keberatan atas Penghentian Penyelidikan dan Permintaan Pengalihan Penanganan Perkara, dengan Nomor : 004/B/KBH/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri di mana kami juga telah melampirkan dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti, namun surat tersebut belum mendapatkan respon hingga saat ini. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak membuka kembali proses penyelidikan.

“Kami meminta proses pidana kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri atau setidaknya oleh Polda Sulawesi Selatan dengan supervisi Mabes Polri untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan prosedur dalam prosesnya,” tegasnya.

Terkait dengan membuka penyelidikan, pihaknya mengacu pada Ketentuan Perkapolri Nomor Tahun 2019, Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Mabes Polri dapat menindaklanjuti perkara melalui Gelar Perkara Khusus.

Terkait hal tersebut, Penasehat Hukum SF, Agus Melas saat dihubungi via ponsenya menyebutkan kasus yang sudah bergulir pada 2019 itu memang dihentikan karena tidak ada dua alat bukti untuk tingkatkan ke penyidikan.

“Kami mau luruskan bahwa ini bukan delik pemerkosaan, tetapi dugaan tindak pidana pencabulan anak,” jelasnya.

Sementara itu, dia menyebutkan tidak memungkinkan untuk dibuka kembala penyelidikan kasus tersebut. “Kan harus awalnya visum, nah setelah dilakukan di Puskesma Malili tidak ada menunjukkan kekerasan lalu di RS Bhayangkara hasilnya sama. Sehingga semakin kuat keyakinan penyidik menghentikan. Nah kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus dilanjutkan?” paparnya.

BACA JUGA :  Baku Tembak dengan KKB di Papua, Prajurit TNI Terluka

Pihaknya mengklaim, saat penyelidikan di 2019 juga, kliennya sangat kooperatif menjalani pemeriksaan dan tidak ada konspirasi.

“Kalau memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali,” kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes E Zulpan di Makassar, Sabtu (9/10), dilansir dari jpnn.com.

BACA JUGA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Headline

IDR - Indonesian Rupiah
USD
14.064,5
EUR
16.313,5
JPY
123,0
KRW
11,9
MYR
3.382,5
SGD
10.430,7