30 C
Makassar
Kamis, Juli 7, 2022
BerandaParlemanFraksi PDIP Sulsel Minta Penjelasan Gubernur Terkait Tunjangan di Lingkup Pemprov

Fraksi PDIP Sulsel Minta Penjelasan Gubernur Terkait Tunjangan di Lingkup Pemprov

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sulsel meminta Pejabat Gubernur Sulsel menanggapi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018.

“Mohon tanggapan Bapak Gubernur atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, yang telah mencantumkan penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran THR dan Gaji Ketiga Belas selain Gaji Pokok, beserta Tunjangan lainnya juga Tambahan Penghasilan Tunjangan Kinerja.

BACA: Fraksi PDIP Sulsel Tanyakan Sisa Belanja Pemprov Rp430. 60 Miliar

Menurut Fraksi PDIP Sulsel melalui juru bicaranya yakni H Alimuddin, mengungkapkan, bahwa Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2018, maka didalamnya telah melekat sebuah hak yang harus diterima oleh PNS khususnya lingkup Pemerintah Provinsi. Selain itu Pemerintah Provinsi memiliki cukup keuangan untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah tersebut.

“Jika dilihat dari SILPA APBD Tahun 2017 sebesar 192.33 Milyar lebih yang penganggarannya dapat dialokasikan pada APBD Perubahan untuk memenuhi kekurangan pembayaran THR sesuai komponen yang diatur pada 3 ayat (3), Pasal sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2018 bahwa Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan bulan Juni Ayat (2) ditegaskan dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya,” terangnya

BACA JUGA :  Wakil Ketua DPRD Sulsel Serahkan 258 Beasiswa Kuliah di UMS

Oleh karena itu, Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 841.43244/BPKD tentang Pembayaran Gaji 14 dalam hal ini THR Tahun 2018 yang dalam lampirannya tidak mencantumkan Tunjangan Kinerja sebagai bagian dari Komponen yang dibayarkan bertentangan dengan PP Nomor 19 Tahun 2018.

Selain itu juga Fraksi PDIP Sulsel mempertanyakan terkait dengan model pelaksanaan tender dengan sistem online.

“Mohon penjelasan model pelaksanaan tender dengan sistem online, bagaimana menilai kontraktor yang cenderung kurang bertanggung
jawab tetapi masih dapat memenangkan tender dalam proyek pemerintah propinsi,”ujar Juru Bicara Fraksi PDIP Sulsel, H Alimuddin dalam rapat paripurna pertanggung jawaban pelaksanaan pendapatan belanja daerah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2017.

Penulis: Abdul Latif

spot_img
spot_img

Headline