MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) semakin meluas di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Takalar, mengancam ribuan sapi dan membuat peternak mengalami kerugian besar.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Mallarangan Tutu dalam rapat evaluasi di Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jum’at (31/01/2025), tampil sebagai garda terdepan mendorong pemerintah, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi wabah ini sebelum situasi semakin memburuk.
“Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak bisa hanya menunggu laporan dari bawah. Mereka harus proaktif turun ke lapangan, memastikan vaksinasi berjalan cepat, dan memperketat pengawasan lalu lintas ternak agar wabah ini tidak semakin meluas,” tegasnya.
Dari laporan peternak di Takalar kepada Mallarangan Tutu menunjukkan hampir seluruh wilayah di Takalar telah terdampak, jika tidak segera dikendalikan, wabah ini berpotensi terusmenyebar ke wilayah lain. Sapi yang terjangkit mengalami pincang, luka di mulut, dan kehilangan nafsu makan, membuat harga jual anjlok dan angka kematian ternak meningkat.
Sebagai alumni Peternakan IPB, Mallarangan Tutu tidak hanya menyoroti lambannya respons pemerintah tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk pengendalian PMK. Mallarangan Tutu mengusulkan pembentukan zona karantina bagi ternak yang masuk ke wilayah Sulsel/Takalar, penerapan biosekuriti lebih ketat di peternakan, serta digitalisasi pemantauan wabah agar respons lebih cepat dan akurat. Selain itu, Mallarangan Tutu mendorong penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk solusi jangka panjang.
“Kita tidak bisa hanya bersikap reaktif setiap kali wabah terjadi. Perlu strategi sistematis, dari penguatan pengawasan hingga inovasi teknologi, agar peternakan kita di Sulsel ini lebih tangguh menghadapi ancaman seperti ini,” jelas Mallarangan Tutu.
Mallarangan Tutu juga menekankan pentingnya penambahan tenaga penyuluh peternakan sebagai bagian dari upaya pengendalian wabah ternak. Berbeda dengan sektor pertanian yang memiliki Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di setiap desa dan kelurahan, sektor peternakan saat ini tidak memiliki tenaga penyuluh khusus dan hanya mengandalkan PPL pertanian yang tidak memiliki fokus pada kesehatan ternak.
“Bagaimana kita bisa mengatasi wabah ini kalau di lapangan saja tidak ada tenaga khusus yang menangani peternakan? Dinas Peternakan harus segera mengusulkan dan mengalokasikan tenaga penyuluh peternakan yang memadai agar ada pengawasan yang lebih efektif,” desaknya.
Selain itu, Mallarangan Tutu juga mendorong peningkatan kapasitas laboratorium pengujian kesehatan hewan di Sulsel agar deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah seperti PMK dapat dilakukan dengan lebih baik.
“Dinas Peternakan harus lebih agresif dalam meningkatkan kapasitas laboratorium dan mempercepat pengujian sampel PMK. Tanpa langkah ini, kita hanya akan selalu berada dalam posisi reaktif setiap kali wabah terjadi,” tambah Mallarangan Tutu.
Anggota DPRD Sulsel Dapil 3 (Gowa dan Takalar) iniberkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini hingga ada langkah nyata dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel. Mallarangan Tutu menegaskan bahwa peternak di Sulsel,khususnya di Gowa dan Takalar tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi wabah ini.
“Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan memastikan bahwa Dinas Peternakan tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi benar-benar turun ke lapangan untuk melindungi peternak kita,” tutup Mallarangan Tutu.
