23 C
Makassar
Sabtu, April 17, 2021
BerandaRagamFraksi PKS Tolak PD Pasar Berstatus Perseroda

Fraksi PKS Tolak PD Pasar Berstatus Perseroda

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD kota Makassar menolak perusahaan Daerah (PD) Pasar berstatus Perseroan Daerah (Perseroda).

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD kota Makassar fraksi PKS, Yeni Rahman, dalam agenda rapat paripurna pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Ranperda), di ruang paripurna DPRD Makassar, Senin (9/12/2019).

Yeni meminta status PD Pasar dibedakan dengan PD Parkir. Menurutnya, PD Pasar harus berstatus Perusahaan Umum Daerah (Perumda) agar pemerintah bisa mengontrol langsung aktivitas pasar.

Lebih lanjut Yeni mengatakan bahwa hal itu dilakukan demi melindungi pedagang kecil yang berpotensi mendapat biaya retribusi lebih besar jika pengelola pasar diserahkan kepada pihak swasta sepenuhnya.

“Saya tidak sepakat kalau PD Pasar masuk dalam Perseroda. Karena pemerintah harus turun tangan mengontrol pasar. Jadi statusnya harus Perumda,” buka Yeni dalam interupsinya.

“Kan kasihan pedagang-pedagang kecil kalau nantinya bakal kena retribusi yang lebih besar. Kan untungnya semakin kecil. Pokoknya saya tidak rela kalau PD Pasar jadi Perseroda!” tegas Yeni.

Hal itu kemudian ditanggapi oleh anghota komisi B, Mario David, yang memang mengusulkan PD Pasar berstatus Perseroda.

Politisi partai Nasdem tersebut mengatakan jika pilihan perusahaan daerah hanya ada dua, Perseroda dan Perumda. Kemudian status Perseroda yang diberikan kepada PD Pasar bukan berarti memberikan kewenangan sepenuhnya kepada mereka.

“Jadi kan cuma dua pilihannya, Perseroda dengan Perumda. Status Perseroda yang diberikan kepada PD Pasar ini bukan berarti dia berwenang sepenuhnya. Pemerintah juga akan turut mengontrol di lapangan,” terangnya.

“Kan enak kalau penjual yang awalnya berada di lokasi kumug, kemudian dipindahkan di lokasi yang lebih bersih dan lebih strategis. Jadi pengelolanya biar mereka (PD Pasar), tapi yang kontrol kita,” lanjutnya.

“Nanti di lapangan biar dia yang cari investor untuk benahi itu. Jadi jangan APBD kita lagi yang dikasih ke swasta. Biar mereka urus sendiri itu. Supaya PAD kita juga bisa meningkat,” jelas Mario.

Penulis : Widyawan Setiadi

- Advertisment -

Headline