MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggaran hibah untuk dua ormas besar, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok Tahun 2019 tengah disorot.
Pasalnya, alokasi anggaran untuk kedua ormas terpaut jauh. Dimana Muhammadiyah mendapat alokasi anggaran Rp3 miliar, dan NU hanya Rp100 juta.
BACA: RAPBD Sulsel: Hibah Muhammadiyah Rp3 Miliar, NU hanya Rp100 Juta
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yusran Sofyan mengatakan, penganggaran demikian harusnya bisa berimbang. Ada asas keadilan untuk kedua organisasi.
Hal itu disampaukan Yusran kepada Bappeda Sulsel pada rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Tower Lantai 2, DPRD Sulsel, Rabu 24 Oktober 2018.
BACA: Tanggapi ACS 2018 di Sulsel, Dewan Apresiasi Langkah KPK
“Penganggaran itu harus mengedepankan asas keadilan, kita harus memperhatikan keberadaan ormas, sehingga porsi bantuan hibah itu arusnya berasas keadilan,” ujar Yusran.
Sementara itu, Anggota Banggar, Alex Palinggi pertanyakan soal bantuan bantuan hibah untuk Ormas PGI Sulsel dan bantuan untuk Gereja Mamasa di Makassar.
BACA: Dewan Minta Nurdin Abdullah Kembalikan Randis Bupati Bantaeng
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Aziz menanggapi sejumlah pertanyaan anggota Banggar. Menurut dia pihaknya menghibahkan anggaran daerah ke ormas berdasarkan proposal yang masuk.
“Kita tergantung proposal yang masuk. NU itu memang dalam proposalnya hanya meminta 99 juta. Kalau mengenai muhammadiyah nanti saya akan bicarakan lebih jauh lagi dengan Pimpinan Banggar,” pungkas Andi Arwin.
