27.3 C
Makassar
Jumat, Desember 2, 2022
BerandaParlemanHM Yunus Minta Pemerintah Maksimalkan Pelayanan Kebersihan

HM Yunus Minta Pemerintah Maksimalkan Pelayanan Kebersihan

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, H.M Yunus menilai Kota Makassar sudah lama tidak mendapatkan Adipura atau penghargaan bagi kota dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Hal itu disampaikan Yunus saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, di Hotel Almadera Makassar, Sabtu (5/11/2022).

“Karena sudah lama kota Makassar tidak pernah lagi mendapat Adipura atau penghargaan kebersihan, lama tidak terdengar jadi bagaimana mau disebut kota yang berhasil soal pelayanan kebersihan,” ujarnya.

BACA JUGA :  DPRD Makassar Diskusikan Prosedur Pelayanan Kesehatan Jaminan BPJS

Saat ini, kata Legislator dari Partai Hanura tersebut, banyak laporan masyarakat terkait retribusi yang harus dibayarkan, namun pelayanan dari pemerintah kota tidak berjalan secara maksimal.

“Mengenai retribusinya juga, karena masyarakat masih banyak menganggap bahwa tidak perlu membayar persampahan karena pelayanannya yang kurang bagus, nah ini yang harus kita sosialisasikan,” terangnya.

Disisi lain juga, kata Yuni, masih banyak masyarakat yang kurang memahami seperti apa hak dan kewajiban masalah retribusi persampahan dan kebersihan di lingkungan masing-masing.

BACA JUGA :  Anggota Dewan Mesuji Dan Bolaang Mongondow Kunjungi DPRD Makassar

“Kalau masalah retribusi atau iuran itu boleh kita tidak bayar kalau pelayanannya tidak bagus, berbeda dengan pajak yang wajib kita bayarkan,” tambah Anggota Komisi B DPRD Makassar ini.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Jabbar menyampaikan masalah persampahan itu sudah ditangani langsung oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Sementara Dinas terkait menangani di hilirnya .

“Tugas lain terkait persampahan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dengan mengimbau dan membimbing agar sampah rumah tangga yang tidak ekonomis itu langsung ke TPA atau pemrosesan akhir,” jelasnya.

Sementara, menurut Kabid Koordinasi dan Pengawasan Bapenda Kota Makassar, Reza Nugraha menyebut retribusi persampahan ini salah satunya menjadi pendapatan di kota Makassar, sehingga pemerintah gencar gencarnya mensosialisasikan soal retribusi persampahan.

“Jadi retribusi beda dengan pajak, kami berharap bisa dikembangkan kepada masyarakat yang ada di wilayah masing-masing bahwa bayarki retribusi sampahta karena kita langsung merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

spot_img

Headline

Populer