25 C
Makassar
Kamis, Mei 26, 2022
BerandaEdukasiIGI: Perpres Guru Pensiun Akan Jadi Bom Waktu

IGI: Perpres Guru Pensiun Akan Jadi Bom Waktu

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Baru-baru ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah mengumukan rencana Peraturan Presiden (Perpres) tentang guru pensiun.

Namun, rancangan itu mendapat respons dari Ikatan Guru Indonesia (IGI). Pihak ini justru menyangkan rencana Pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut, padahal jumlah guru saat ini cukup kurang.

BACA: IGI: Pemkot Makassar Harus Upayakan 20 Persen APBD Untuk Pendidikan

“Bukan hanya karena pensiun, tapi sudah kurang sejak dari sononya,” ujar Ketua IGI, Muhammad Ramli Rahim, Rabu (12/12/2018).

Kurangnya jumlah guru ini, dinilai Ramli dipengaruhi dengan jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak.

Ia memisalkan, di sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di lokasi terpencil. Di sekolah itu hanya punya 3 rombongan belajar (Rombel) yang mestinya diisi oleh 10 guru.

BACA: IGI: Pemerintah Marah Jika Pendidikan Disebut Gagal

Sedang SMA yang memiliki 3 rombel pula harus diisi 16 guru. “Maka itu pemerintah harus memikirkan efektifitasnya baik dengan cara menyederhanakan jumlah mata pelajaran atau cara lain agar bisa efektif,” tambahnya.

Bila tetap bertahan dengan kondisi seperti saat ini, maka menurut Ramli sistem pensiun “tetap akan ribet” dan tentu harus membutuhkan satu sistem tertentu yang dapat mendeteksi jumlah kekurangan guru.

Selama ini, katanya, moratorium penerimaan PNS memang menyasar semua hal, sehingga memang seharusnya dibuat aturan khusus terkait pendidik dan tenaga kesehatan.

BACA: IGI Gelar Traumatic Healing Bagi Korban Gempa Sulteng

Apalagi kata Ramli, di daerah banyak guru yang beralih fungsi dari fungsional ke struktural karena kebutuhan daerah.

“Seperti misalnya kepala BKD yang mantan guru, kepala Bappeda yang mantan guru, dst,” ujarnya.

Untuk itu, selain Ramli berharap ketegasan dari Pemerintah soal peniadaan sistem kontrak atau honorer, Ia juga berharap bahwa pemerintah mesti memastikan semua guru yang mengajar di sekolah negeri harus status PNS.

BACA JUGA :  Ketum IGI: Rekruitmen CPNS Guru Tak Cerminkan Keberpihakan Pemerintah 

Sedang guru status GTY baiknya berada di Sekolah Swasta. Namun, pemerintah juga harus memberikan demarkasi soal mutasi dan penempatan guru.

“Selama ini pemerintah daerah memindahkan guru seenak mereka karena memang aturannya longgar sehingga pengaruh keterlibatan dalam politik sangat besar,” sela Ramli.

Tetapi, bila Perpres ini juga akhirnya akan diteken. Maka kata Ramli, Perpres ini haruslah memastikan ketersediaan guru jauh lebih penting dari apapun.

“Ketersediaan guru jauh lebih penting daripada peningkatan mutu guru, peningkatan fasilitas sekolah dan pembangunan sekolah baru. Pemerintah harus menempatkan guru sebagai prasyarat pendidikan,” kata Dia.

Pihaknya curiga, bahwa perpres ini hanya akan menjadi “bom waktu” yang daya ledakannya serupa dengan honorer sekarang, yang malah banyak berasal dari guru sukarela.

“Lebih dari itu, sebaiknya urusan guru ini diatur menjadi satu pintu, misalnya ditarik ke pusat agar pengaturannya lebih mudah, soal aset tetap menjadi milik daerah tak masalah yang penting urusan guru satu pintu saja,” kata Ramli, “Sekolah juga semuanya di bawah kemendikbud, tak ada lagi sekolah dibawah kementerian lain selain kemendikbud.”

Penulis: Agus Mawan
spot_img
spot_img

Headline

IDR - Rupiah indonesia
USD
14.498,6
EUR
15.293,3
JPY
111,0
KRW
11,4
MYR
3.317,5
SGD
10.465,3