JAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah daerah diminta aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait sinkronisasi data agar semakin interoperable. Hal ini untuk mencegah kesalahan terkait data kedepannya.
Perlu dilakukan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 menjadi objek pemahaman dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan. Dan umumnya selama masa migrasi data ini ditemuka perubahan kondisi, misalnya angka kasus aktif yang berubah apakah pasien sudah sembuh atau meninggal.
“Pemda harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasi kan segera. Dengan harapan data akan semakin interoperable dan mecegah hal yang sama terjadi di masa mendatang,” Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jumat (10/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, dilansir dari situs resmi Satgas Covid-19.
“Saya apresiasi kepada Depok yang telah berupaya mensinkronisasi dan dimohon kepada Pemerintah Daerah lainnya untuk segera mengikuti langkah Depok dan semoga tidak ada lagi laporan data yang berbeda antara pusat-daerah kedepannya,” tutur Wiku. Ia menjelaskan bahwa selama 1 minggu, Depok dapat mensinkronisasi sekitar 17 ribu kasus.
Disamping itu, saat ini pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Dalam mensukseskan program vaksinasi ini diperlukan upaya aktif untuk menjamin stok vaksin mencukupi di setiap kabupaten/kota.
“Diharapkan para walikota dan bupati aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat,” lanjutnya.
Gubernur pun mampu menjadi kepanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif dibawahnha untuk mengadvikasi kebutuhan dosis vaksin di daerahnya. Karena hal ini akan menjadi input berarti bagi kemenkes termasuk perbaikan mekanisme dan distribusi serta logistik untuk segera ditindak lanjuti.
