MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Seminar Nasional “Enhancing Indonesia’s Leadership in South-South and Triangular Cooperation (SSTC)”, di Aula Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan (LKPP), Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa, (24/4/2018).
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral (Pusat P2K Multilateral), Kementerian Luar Negeri, Dindin Wahyudin, selaku Co-Chair Working Group 3 Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia, menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk mengedepankan pembangunan di antara negara-negara berkembang melalui mekanisme KSS dengan bermodalkan best practices dan lesson learned yang dimiliki.
“Sebagai salah satu alat diplomasi Indonesia, tentunya pelaksanaan KSS juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan nasional,” ujanya Didin dilansir dari situs resmi Kemennterian Luar Negeri.
Dari sudut pandang akademisi, Ishaq Rahman, M.Si., Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, mengemukakan bahwa aktor-aktor domestik kini semakin meningkat peranannya dalam diplomasi. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk melakukan pendekatan dengan stakeholder dalam negeri dengan lebih dalam lagi, misalnya dengan universitas, lembaga nonpemerintah, Pemerintah Daerah, dan lain-lain. Khususnya dengan universitas, Pemerintah Indonesia diharapakan dapat memfasilitasi Perguruan Tinggi sebagai bagian dari skema KSS, misalnya melalui kerja sama internasional di antara universitas-universitas.
Nico Yahya Luping dari United States Agency for International Development (USAID) menjelaskan mengenai peran mitra pembangunan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia terkait KSS, misalnya melalui pelatihan dan dukungan rancangan kebijakan dan pedoman. Tujuan akhirnya adalah untuk menginisiasi kemandirian dan mendorong transformasi Pemerintah Indonesia menjadi mitra donor. Dalam prosesnya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi mitra pembangunan, misalnya kurangnya rasa kepemilikan dan tantangan koordinasi.
Organisasi-organisasi nonpemerintah pun memiliki peran yang penting dalam KSS. Ashar Karateng, Ketua COMMIT Foundation, menunjukkan bahwa COMMIT Foundation telah banyak memberikan pelatihan di beberapa negara dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, misalnya di Tanzania, Afghanistan, Myanmar, dan Bhutan. Ashar kemudian mengimbau bahwa di masa depan, Indonesia perlu memperkuat skema KSS yang berdasarkan pada pengalaman dan keahlian Indonesia sendiri.
Seminar dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah, mitra pembangunan, serta civitas akademika Perguruan Tinggi di Makassar dan sekitarnya. Seminar diadakan atas kerja sama Tim Kornas KSS Indonesia dan Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, dengan didukung oleh United States-Indonesia Partnership for SSTC Component 1 (USIP 1) – United States Agency for International Development for Indonesia (USAID/Indonesia). Bersamaan dengan diselenggarakannya seminar, digelar juga pameran foto yang mempertunjukkan pelaksanaan berbagai kegiatan KSS Indonesia di luar negeri.
