SULSELEKSPRES.COM – Kabinet pemerintahan baru untuk periode kedua Presiden Jokowi tengah digodok.
Presiden Jokowi memastikan kalau untuk posisi Jaksa Agung kedepannya tak lagi diisi oleh kalangan ynag berasal dari partai politik.
“Jaksa agung pasti bukan dari parpol,” ujar Jokowi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8) dikutip dari CNNIndonesia.
Jokowi belum mau mengungkap siapa saja nama kandidat jaksa agung selanjutnya. Jokowi hanya menegaskan bahwa dirinya tidak memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih Jaksa Agung.
Seperti diketahui, pada periode pertama pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla, Jaksa Agung dijabat oleh M. Prasetyo. Dia adalah mantan kader Partai NasDem.
Prasetyo diawal pengangkatannya banyak mendapat kritik labtaran posisi ini disebut seharusnya tidak diisi oleh kalangan politisi.
Meski demikian, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menampik Prasetyo bekerja untuk partainya. Dia menegaskan bahwa Prasetyo bekerja untuk Presiden Jokowi.
“Dia Jaksa Agung yang independen, duduk, tunduk sebagai pembantu Presiden,” kata Paloh saat wawancara dengan CNNIndonesia.com, Selasa (29/7).
Surya juga mengaku tidak tahu jika ada petinggi partai politik yang mengeluh atas sepak terjang Prasetyo selama ini. Dia tidak tahu jika ada parpol yang menganggap Prasetyo kerap mengkriminalisasi kader partai lain jika tidak ingin pindah menjadi anggota NasDem.
“Saya jujur enggak mendengar. Artinya itu memalukan sekali kalau itu terjadi,” kata Surya
Surya pun menganggap tidak ada salahnya jika jabatan jaksa agung diisi oleh orang yang berasal dari partai politik. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua pihak berhak menyiapkan orang untuk mengisi jabatan tertentu.
“Harusnya, kenapa dikotomi? Kita bilang kita ingin maju, tapi kok mendikotomikan. (Kalau) Parpol tidak punya hak, yang lain punya hak, untuk apa negara ini dengan sistem demokrasi?” ucap Paloh.
