27 C
Makassar
Selasa, Agustus 9, 2022
BerandaNasionalKerap Kerja di Luar Konstitusi, Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Wiranto

Kerap Kerja di Luar Konstitusi, Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Wiranto

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Di mata salah Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, kerap kali mengambil tindakan keliru, satu diantaranya pembentukan tim asistensi hukum.

“Ada baiknya memang Presiden mengevaluasi kinerja Menkopolhukam, Karena beberapa kali offside dalam konteks konstitusi,” ucap Choirul di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Tim asistensi hukum, bila terbentuk bakal bertugas untuk memantau ucapan dan tindakan yang melanggar pemilu pascapemilu. Tetapi menurut Choirul pembentukan tim tersebut tidak perlu. Menurutnya ada kepolisian yang telah memiliki wewenang untuk mengusut kasus hukum.

BACA: 5 Temuan Komnas HAM RI Soal Persiapan Pemilu 2019 di Sulsel

Selain itu, Choirul juga mengatakan tim tersebut juga sama dengan Wiranto membawa aspek penegakkan hukum ke ranah politik. Choirul menilai hal itu jelas langkah keliru yang dilakukan Wiranto sebagai menteri.

“Ingin menyelesaikan kegaduhan politik pasca pemilu, malah intervensi penegakkan hukum. Apa kewenangan Menkopolhukam. Mengurusi penegakkan hukum? Enggak ada. Ya polisi dan kejaksaan,” ucap Choirul.

“Harusnya Menkopolhukam itu buka puasa bareng lah. Safari Ramadhan ke tokoh tokoh gitu lho. Bukan malah mengancam tokoh-tokohnya,” lanjutnya.

BACA: BPN Prabowo Minta Presiden Pecat Wiranto, TKN Jokowi : Itu Masih Dalam Koridor yang Tepat

Sebelumnya, Wiranto membentuk tim asistensi hukum. Tim tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Menkopolhukam No 38 tahun 2019.

Ada 24 anggota yang tergabung di dalamnya. Ada ahli hukum, hingga pejabat kepolisian seperti Direktur Tindak Pidana Umum dan Direktur Tindak Pidana Sibes Mabes Polri.

Tim tersebur bertugas melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pascapemilu 2019. Tugas lainnya yakni memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kewenangan.

BACA JUGA :  Gegara Jan Ethes, PKS Sindir Pelibatan Anak Kecil Kampanye Jokowi

Penulis: Agus Mawan

spot_img

Headline