24 C
Makassar
Senin, November 29, 2021
BerandaPolitikKetua Kelompok DPD RI Tamsil Linrung Bersama Muzayyin Arif Galang Dukungan Amandemen...

Ketua Kelompok DPD RI Tamsil Linrung Bersama Muzayyin Arif Galang Dukungan Amandemen UUD 1945

- Advertisement -

MAROS, SULSELEKSPRES.COM – Senator asal sulsel Tamsil Linrung gelar rapat dengar pendapat masyarakat terkait issue amandemen UUD ke 5 yang sedang bergulir di MPR RI  Aula Kantor Desa pajukkukang, Kec.Bontoa Kab.Maros, Minggu (22/11/2021).

Dalam RDP Tersebut hadir Muzayyin Arif selaku Wakil ketua  DPRD Sulsel,  Dian Utami Mas Bakar, ahli hukum tatanegara UNHAS , Rahmat Hidayat SE, Anggota DPRD Kab Maros.

Selaku ketua kelompok DPD , Tamsil Linrung menyampaikan  pendapat masyarakat terkait  yang menjadi rekomendasi MPR RI dibahas dalam masa bakti 2019 2024 antara lain Pokok pokok haluan negara,  Penataan kewenangan MPR, Penataan kewenangan DPD,  Sistem presedensial.

Kata Tamsil, dalam lembaran negara tinggi, DPR RI juga punya kekuatan dan fungsi yang sama dengan lembaga lain,  tetapi kewenangan rendah menjadi kelemahan demokrasi.

“Saya tidak ingin (DPD) hanya ikut berdiskusi, ikut rapat, seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat), tapi tidak memutuskan,” tegas Tamsil.

Mantan anggota DPR RI tiga periode mengungkapkan perlunya di DPR untuk mendorong penguatan DPD, mulai statusnya dibuat jelas. Perannya tidak perlu kewenangan semua seperti DPR. Tetapi kewenangan di UU terkait representasi penguatan daerah diberikan ke DPD.

Wakil ketua DPRD sulsel Musayyin Arif juga menegaskan dihadapan masyarakat bahwa fungsi dan peran DPD harus di maksimalkan sebab peranya juga rill buat masyarakat.

” Secara prinsip mendukung upaya amandemen UUD ini, tentu dalam rangka perbaikan konsep bernegara,  Khususnya pada poin PPHN dan penguatan peran DPD, melalui penataan kewenangan DPD” Ungkap Muzayyin.

Selain itu wacana terkait tiga priode pemimpin negara, wakil ketua dprd sulsel  mengupayakan terus mendorong pengawalan para anggota MPR agar tidak ada penumpang gelap yang memanfaatkan ruang amandemen ini, seperti wacana tiga  periode atau menambah masa jabatan presiden sampai 2027,  ini tentu merusak tatanan dan nilai demokrasi secara subtansial”.tambahnya.

BACA JUGA :  Survei JSI Juni 2018, IYL-Cakka Tetap di Posisi Pertama
BACA JUGA
spot_img
spot_img
spot_img

Headline

IDR - Indonesian Rupiah
USD
14.284,0
EUR
16.394,6
JPY
125,3
KRW
12,1
MYR
3.430,4
SGD
10.543,3